Setahun Jokowi-Maruf, GMNI: Indonesia Alami Krisis Multidimensi

Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin/Net

Momentum satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin dimaknai oleh masyarakat dengan aksi turun ke jalan pada Selasa (20/10) kemarin.

Ketua Umum GMNI, Imanuel Cahyadi menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja seolah menunjukkan pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

"Menggantungkan nasib bangsa ini pada investasi pada dasarnya dapat dilakukan oleh rezim manapun mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan kekayaan alam melimpah merupakan pasar yang menarik bagi investor," ujar Imanuel dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10).

"Hal ini sungguh menciderai semangat Pancasila dan UUD 1945 yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," sambungnya.

Dia juga menjelaskan bahwa dalam 1 tahun masa Kabinet Indonesia Maju saat ini justru telah menimbulkan krisis multidimensi yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia.

"Indonesia saat ini telah mengalami krisis multidimensi. Krisis politik, dimana presiden disetir oleh oligarki dan pemangku kepentingan dalam merumuskan Omnibus Law," kata dia.

"Krisis ekonomi, dimana pemerintah tidak lagi berprinsip kemandirian ekonomi, namun bergantung pada hutang, impor dan investor melalui Omnibus Law," imbuh Imanuel.

Krisis hukum, lanjutnya, justru terjadi disaat maraknya kasus ketimpangan hukum di Indonesia, pemerintah justru merusak tatanan hukum Indonesia demi memaksakan terbitnya omnibus law UU Ciptaker. 

"Krisis kemanusiaan, ditengah kondisi masyarakat yang sedang terpuruk karena Covid, pemerintah dan DPR justru bersekongkol mengesahkan Omnibus Law," tuturnya.

Untuk itu, Imanuel bersama seluruh elemen massa aksi sepakat untuk menyampaikan tuntutan pada Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja.

"Kami akan mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu dan mencabut UU Ciptaker yang baru disahkan. Kami berharap adanya political will dari pemerintah untuk kembali meletakkan pondasi kedaulatan di tangan rakyat dengan mencabut UU Cipta Kerja ini," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Panja RUU PDP Gelar Rapat Lanjutan Bahas DIM Bareng Pemerintah
Politik

Panja RUU PDP Gelar Rapat La..

30 November 2020 12:21
Ketum Ansor Doakan Kesembuhan Kiai Said Dari Covid-19
Politik

Ketum Ansor Doakan Kesembuha..

30 November 2020 11:59
Tak Sekadar Beri Dukungan, UAS Juga Titipkan Beberapa Pesan Bagi Akhyar Nasution-Salman Alfarisi
Politik

Tak Sekadar Beri Dukungan, U..

30 November 2020 11:45
Berdasarkan Sejumlah Indikator, PKS Optimistis Raih Minimal 15 Persen Suara Pada Pemilu 2024
Politik

Berdasarkan Sejumlah Indikat..

30 November 2020 10:27
Jangan Khawatir, Suara Gerindra Tidak Akan Tergerus Jika Prabowo Subianto Tampil
Politik

Jangan Khawatir, Suara Gerin..

30 November 2020 10:27
Prabowo Ambil Langkah Tepat Jika Menarik Diri Dari Koalisi
Politik

Prabowo Ambil Langkah Tepat ..

30 November 2020 10:10
Komitmen Pemberantasan Korupsi Jadi Pertimbangan Utama, Di Sumbar Mahyeldi-Audy Yang Paling Dipercaya
Politik

Komitmen Pemberantasan Korup..

30 November 2020 09:59
Soal Habib Rizieq, Walikota Bogor Harus Jalankan Perintah Presiden Jokowi
Politik

Soal Habib Rizieq, Walikota ..

30 November 2020 09:53