Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Kepuasan Publik Menurun, JAMAN: Jokowi Salah Pilih Orang

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Rabu, 21 Oktober 2020, 21:42 WIB
Kepuasan Publik Menurun, JAMAN: Jokowi Salah Pilih Orang
Presiden Jokowi/Net
rmol news logo Arus kepuasan publik yang dirilis tepat saat setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Salah satu hasil surveinya, telah terjadi penurunan kepuasan publik pada periode kepemimpinan Jokowi.

Ketua harian DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), M. Eko Purwanto berpendapat pada pemerintahan Jokowi kedua para pembantunya terkesan memiliki agenda politik sendiri.

Menurut Eko, indikasi Jokowi kerja keras sendiri tanpa teamwork sangatlah kuat.

"Kita  ambil contoh, dimana Wapres KH. Makruf Amin? Kita kehilangan sosok wapres  seperti Jusuf Kalla, yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik, mampu merangkul oposisi, bahkan mendamaikam konflik internasional," demikian kata Eko, Rabu (21/10).

Saat ini, bacaan politik Eko, Mensesneg Pratikno nampak menonjol peran politiknya. Bahkan dalam penyusunan kabinet sampai penentuan eselon di kementerian /lembaga.

Eko mengusulkan, Presiden Jokowi sudah seharusnya memaksimalkan kinerja para menterinya. Dengan demikian,  kepemimpinan periode kedua Jokowi akan melahirkan terobosan kebijakan yang memuaskan publik.

"Selama setahun ini saya belum melihat efek "wow"  kebijakan terobosan mereka, langkah menteri-menterinya seperti langkah pion yang kerja normal, yang tidak ada lagi kebijakan out of the box atau gebrakan-gebrakan berarti," demikian kata Eko.

Eko kemudian mencontohkan tumpang tindih kinerja, tangung jawab sektor kedaulatan pangan diserahkan ke Kemenhan. Sedangkan Kementan justru terlibat perseteruan dengan kemendag soal impor komoditas hortikultura.

"Menteri BUMN yang seharusnya leading sektor pelaksanaan UUD Pasal 33,  justru tidak fokus pada jabatannya karena merangkap ketua Gugus Tugas Pemulihan Covid 19. Banyak  pula penempatan komisaris di BUMN yang rangkap jabatan  padahal tidak sesuai peraturan undang-undang," demikian penjelasan Eko

Eko kemudian meminta Presiden Jokowi agar segera melakukan perombakan kabinet. Dijelaskan Eko, pergantian menteri akan memberi efek percepatan bagi kenerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Akselerasi perubahan yang harus dilakukan,  Presiden Jokowi harus secepatnya  mengganti  para pembantunya yang kerja biasa-biasa saja dan sibuk membranding diri next Capres 2024," pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA