Teknis Pencoblosan Pilkada Untuk Disabilitas Disoal, KPU Diminta Buat Pedoman Khusus

Ariani Soekanwo/Repro

Tata cara pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung 9 Desember nanti masih dianggap menyulitkan kaum disabilitas.

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas, Ariani Soekanwo, menemukan kekurang persiapan penyelenggara dalam melayani disabilitas di Tempat Pemungutan Suara.

Pasalnya, Ariani telah mengikuti beberapa kali simulasi pemungutan suara yang diselenggarakan KPU diberbagai tempat.

"Kami menemukan beberapa hal yang kurang akses lah menurut kami (untuk) kaum disabilitas," ucap Ariani dalam diskusi virtual Perludem bertajuk 'Inklusivitas Pilkada 2020 di Tengah Pandemi', Kamis (22/10).

Beberapa hal yang disoroti PPUA Disabilitas adalah mengenai lokasi TPS yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas fisik.

"Nah, itu sempat beberapa kali (simulasi) di lapangan berumput. Kurang akses untuk pengguna kursi roda. Apalagi nanti kalau dimusim hujan, itu mereka sangat susah untuk menjalankan kursi roda. Jadi ini mereka membutuhkan (bantuan)," ungkapnya.

Selain itu, pada saat simulasi juga ditemukan kesulitan komunikasi antara petugas dengan penyandang disabilitas tunga rungu, karena hanya bisa menggunakan bahasa isyarat atau dengan tulisan.

"Paling enggak mereka bisa berkomunikasi lewat tulisan. Atau mungkin diperbolehkan bawa hp (handphone) Meskipun dibilik suara tidak boleh bawa hp, tapi di TPSnya itu diperbolehkan bawa hp sehingga bisa berkomunikasi lewat hp dengan petugas lapangan," kata Ariani.

Sementara untuk penyandang disabilitas tuna netra, Ariani menemukan kesulitan disaat proses pencoblosan. Di mana, pemilih wajib menggunakan satung tangan plastik, namun penyandang tuna netra harus meraba huruf braille.

"Itu kemarin juga dicoba untuk menggunakan sarung tangan membaca huruf braille. Itu juga sudah tidak sangat memungkinkan. Karena jari-jarinya tidak akan sensitif untuk membaca alat bantu coblos itu," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ariani meminta Komisi Pemilihan Umum membuatkan aturan teknis khusus untuk penyandang disabilitas. Misalnya terkait keterlibatan keluarga atau petugas KPPS untuk membantu saat proses pencoblosan.

"Saat ini sudah mulai kampanye (sosilisasi) melalui tv, bagaimana cara mencoblosnya itu juga mohon diterangkan juga, diinformasikan juga bagaiamana disabilitas di TPS," tuturnya.

"Apakah tidak mesti pakai sarung tangan misalnya. Jadi prosedur untuk disabilitas pun disuarakan, di kampanye-kampanye tv," demikian Ariani Soekanwo.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Lewat Iklan Kreatif, Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Perangi Covid-19 Dan Pulihkan Ekonomi
Politik

Lewat Iklan Kreatif, Sandiag..

01 Desember 2020 00:24
Munarman: Komunikasi Antara FPI Dengan Politisi Terjalin Baik
Politik

Munarman: Komunikasi Antara ..

01 Desember 2020 00:06
Pulihkan Ekonomi Nasional, Kemenkumham Mudahkan Pelaku UMK Melalui Program Perseroan Perseorangan
Politik

Pulihkan Ekonomi Nasional, K..

30 November 2020 23:33
FPI Menolak Jadi Partai, Munarman: Kami Bukan Orang Suci Dan Takut Tergelincir
Politik

FPI Menolak Jadi Partai, Mun..

30 November 2020 22:41
Bukannya Untung, Buzzer Pro Pemerintah Justru Bikin Jokowi-Maruf Buntung
Politik

Bukannya Untung, Buzzer Pro ..

30 November 2020 21:52
Viral Azan 'Hayya 'Alal Jihad', Kemenag: Jangan Terprovokasi Upaya Pecah Belah Umat
Politik

Viral Azan 'Hayya 'Alal Jiha..

30 November 2020 21:00
Tak Minat Jadi Parpol, Munarman: FPI Berpolitik Nonkekuasaan, Bukan Untuk Cari Kursi
Politik

Tak Minat Jadi Parpol, Munar..

30 November 2020 20:43
Pengamat: Panggung Debat Pilkada Berau Milik Paslon Nomor Urut 2
Politik

Pengamat: Panggung Debat Pil..

30 November 2020 19:38