Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon dalam disukusi daring yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP)/Repro

Lanjut tidaknya omnibus law UU Cipta Kerja berada di tangan Presiden Joko Widodo. Pembatalan bisa saja dilakukan bila presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Namun demikian, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa pihaknya menerima RUU Ciptaker sudah menjadi 'barang jadi' meskipun bentuknya berupa draf.

"Harus kita lihat secara kasuistis, omnibus law ini adalah inisiatif pemerintah, bukan dari DPR. Saya tahulah teman-teman di DPR juga mungkin lebih banyak terima barang yang hampir jadi, yang pasti bukan dari kertas kosong karena itu juga usulan pemerintah," ungkap Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?' yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP) pada Kamis (22/10).

"Sistem kita ini presidensial, kekuasaan ada di tangan presiden. Jadi yang paling tanggung jawab terhadap UU ini tentu saja presiden," sambungnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, presiden memiliki andil dan pengaruh besar untuk tetap melanjutkan atau membatalkan UU Ciptaker yang ditolak oleh mayoritas masyarakat.

"Sekarang nasibnya tergantung kepada presiden. Kalau presiden mau lanjutkan ya lanjut, tidak tanda tangan pun akan jadi UU. Tapi kalau presiden keluarkan Perppu, maka UU ini bisa jadi batal," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Pun demikian dengan kekuatan partai politik. Menurutnya, ketegasan presiden hanya bisa dilakukan melalui Perppu, bukan lagi soal lobi-melobi partai politik.

"Kalau mau melemahkan parpol, menurut saya akan merepotkan. Karena parpol itu pilar demokrasi, pilar yang penting di dalam demokrasi. Jadi kalau tidak ada parpol ya tidak ada demokrasi dong," demikian Fadli Zon.

Selain Fadli Zon, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Edhy Prabowo Dikonfrontasi Soal Barang Bukti Yang Dibeli Di AS
Politik

Edhy Prabowo Dikonfrontasi S..

03 Desember 2020 18:48
Taiwan Tutup Akses Masuk PMI, Komisi IX DPR: Pekerja Migran Harusnya Swab PCR, Bukan Rapid Test
Politik

Taiwan Tutup Akses Masuk PMI..

03 Desember 2020 18:13
iPol Indonesia Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pilkada
Politik

iPol Indonesia Luncurkan Apl..

03 Desember 2020 17:57
Ketum YRKI Pastikan Memilih Kotak Kosong Adalah Hak Konstitusional, Bukan Golput
Politik

Ketum YRKI Pastikan Memilih ..

03 Desember 2020 17:55
BK DPRD DKI Didesak Panggil Fraksi PSI Yang Dianggap Bikin Gaduh
Politik

BK DPRD DKI Didesak Panggil ..

03 Desember 2020 17:31
Rapat Konsultasi Dengan Wapres, Ketua DPD Laporkan 4 Wilayah Yang Layak Jadi Provinsi Baru
Politik

Rapat Konsultasi Dengan Wapr..

03 Desember 2020 17:31
Berperan Dalam Pertemukan Jokowi-Prabowo, Dasco Berpotensi Dipilih Gerindra Duduki Kursi Menteri KKP
Politik

Berperan Dalam Pertemukan Jo..

03 Desember 2020 17:20
Demo, Kampanye, Kerumunan HRS Dianggap Jadi Sebab Kenaikan Kasus Covid-19, Gde Siriana: Liburannya Kok Tidak Disebut?
Politik

Demo, Kampanye, Kerumunan HR..

03 Desember 2020 17:05