DKS: Harusnya Moeldoko Yang Pertama Ditegur Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Kepala KSP Moeldoko/Net

TeguranĀ  Presiden Joko Widodo seharusnya diarahkan terlebih dahulu untuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelum didengungkan ke menteri yang lain.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi teguran dari Presiden Jokowi kepada anak buahnya soal gaya komunikasi yang buruk.

"Keluhan Jokowi mestinya cukup keras mengkritik KSP, baru kemudian dengungnya tersebar ke kementerian," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Dedi menilai, presentasi komunikasi presiden berada di KSP, sebelum dari para menteri kabinet. Sehingga kepala KSP patut untuk dijadikan pihak yang kali pertama ditegur.

"Bagaimanapun, presentasi komunikasi presiden ada di KSP, dan memang sudah menjadi public knowledge, jika komunikasi pemerintah buruk, kesan itu bahkan sejak periode pertama," kata Dedi.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang buruk sejak periode pertama Jokowi memimpin Indonesia terhad karena beberapa hal. Pertama, pemerintah cenderung melakukan pembelaan diri dibanding memberi informasi, sehingga publik punya potensi menolak pesan pemerintah dengan dalih pemerintah tidak kooperatif.

"Terlebih, tidak jarang terjadi kesimpangsiuran informasi antar elit pemerintah, baik antar kementerian maupun lembaga. Padahal, pesan Jokowi sangat jelas, tidak ada visi misi atau agenda kementerian, semua agenda Presiden," jelas Dedi.

Kedua, Jokowi juga dianggap gagal mengakomodir alur komunikasi publik.

"Kondisi ini bisa saja karena kepercayaan publik pada presiden menurun, sehingga resistensi itu mengemuka kuat di publik," pungkas Dedi.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02