Jokowi Kembali Tegur Bawahan, Nasir Djamil: Dugaan Saya Ada Silent Operation Di Pemerintahan

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil dalam merespons teguran Presiden Joko Widodo kepada jajarannya terkait dengan komunikasi yang buruk.

“Saya lihat omnibus law ini, kalau bacaan saya ada satu kelompok di barisan Jokowi juga. Saya enggak tahu, mungkin pemain-pemainnya itu, jadi satu tim ini punya misi untuk mempercepat (pengesahan omnibus law),” ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Sehingga, baik jurubicara maupun menteri-menteri yang menilai ada kejanggalan tidak diberikan ruang untuk menjelaskan, justru menghindari penyampaian ke publik.

“Tim omnibus law ini berusaha menghindari penyampaian-penyampaian ke publik karena mau cepat-cepat disahkan, sehingga ketika diberikan ke jurubicara nanti diskursus makin ramai, makin banyak penolakan,” katanya.

Lebih dalam Nasir menduga, dalam pembahasan dan pengesahan omnibus law ada operasi senyap untuk mempercepat lahirnya omnibus law dengan tujuan tertentu.

“Memang sepertinya ada silent operation, walaupun kerjanya nampak tapi istilahnya begitu (sembunyi-sembunyi). Ada satu tim yang beroperasi untuk mempercepat pembahasan pengesahan omnibus law ini dalam kabinet Jokowi,” katanya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi seperti orkestra. Jokowi sebagai dirijen tidak membaca not balok yang dikonotasikan sebagai omnibus law. Dengan demikian, para pemain musik tidak paham notasi yang disampaikan Jokowi.

“Jangan-jangan Pak Jokowi tidak membaca habis not balok-not balok yang ada di depannya itu sehingga ada yang tidak kebagian, terus tidak ngerti, terus tidak bunyi nadanya itu. Bisa jadi, seperti itu (tidak baca omnibus law) kenapa beliau marah-marah,” tandasnya.