Konten Kampanye Medsos Rawan Ditunggangi Provokator, Bawaslu Bakal Jeli Mengawasi

Bawaslu/Net

Dugaan pelanggaran kampanye Pilkada Serentak 2020 melalui Media Sosial (Medsos) bakal diawasi secara jeli oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar meminta jajarannya bersikap jeli dalam menangani konten kampanye di Medsos dengan berbagai pihak, guna memastikan apakah masuk dalam ranah pelanggaran pemilihan (pilkada) atau bukan.

Pasalnya, pada Pilpres 2019 Fritz menemukan konten-konten kampanye di medsos yang dibuat oleh salah satu pasangan calon (paslon). Padahal ketika dikonfirmasi, konten itu bentuk kampanye hitam atau hoax.

"Jadi harus kita lihat percakapan yang terjadi di medsos merupakan sebuah geunine (asli) atau fabricated (buatan) jadi itu yang menurut saya yang harus dibedakan," ujar Fritz dalam siaran pers yang dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Sabtu (24/10).

Khusus untuk percakapan yang bersifat kampanye hitam dan atau hoax di dalam konten kampanye medsos, Fritz melihat dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum yang sengaja memprovokasi dengan menunggangi suatu obrolan di medsos.

"Kita jangan lupa, medsos menjadi hak masyarakat untuk bisa berbicara dan itu harus dilindung. Tinggal sekarang kita lihat apakah pembatasan yang berisiko itu apa karena risiko yang masyarakat berdiskusi yang kita lihat. Atau tindakan-tindakan individual yang sengaja men-'drive' percakapan itu terjadi," ungkapnya.

"Kalau itu sengaja diciptakan (konten hoaks/kampanye hitam) dan menurut saya itu kejahataan yang bisa kita tindak karena men-'drive' opini yang muncul di publik. Itu saya rasa PR yang harus kita lihat supaya tidak terjadi kembali," sambungnya.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait laporan masyarakat terhadap konten kampanye hitam dan atau hoax, sekitar 90 persen dugaan pelanggaran mengenai dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Fritz menemukan 'link' tautan yang disampaikan bersama laporan dan foto beberapa paslon yang melakukan kampanye dengan tidak menerapkan prokes.

"Laporan warga minta hal ini di 'take down' karena menurut mereka itu adalah kampanye negatif. Hal ini juga perlu kita siasati ke depannya dengan 'guideline' atau strategi yang jelas," demikian Fritz Edward.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Edhy Prabowo Dikonfrontasi Soal Barang Bukti Yang Dibeli Di AS
Politik

Edhy Prabowo Dikonfrontasi S..

03 Desember 2020 18:48
Taiwan Tutup Akses Masuk PMI, Komisi IX DPR: Pekerja Migran Harusnya Swab PCR, Bukan Rapid Test
Politik

Taiwan Tutup Akses Masuk PMI..

03 Desember 2020 18:13
iPol Indonesia Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pilkada
Politik

iPol Indonesia Luncurkan Apl..

03 Desember 2020 17:57
Ketum YRKI Pastikan Memilih Kotak Kosong Adalah Hak Konstitusional, Bukan Golput
Politik

Ketum YRKI Pastikan Memilih ..

03 Desember 2020 17:55
BK DPRD DKI Didesak Panggil Fraksi PSI Yang Dianggap Bikin Gaduh
Politik

BK DPRD DKI Didesak Panggil ..

03 Desember 2020 17:31
Rapat Konsultasi Dengan Wapres, Ketua DPD Laporkan 4 Wilayah Yang Layak Jadi Provinsi Baru
Politik

Rapat Konsultasi Dengan Wapr..

03 Desember 2020 17:31
Berperan Dalam Pertemukan Jokowi-Prabowo, Dasco Berpotensi Dipilih Gerindra Duduki Kursi Menteri KKP
Politik

Berperan Dalam Pertemukan Jo..

03 Desember 2020 17:20
Demo, Kampanye, Kerumunan HRS Dianggap Jadi Sebab Kenaikan Kasus Covid-19, Gde Siriana: Liburannya Kok Tidak Disebut?
Politik

Demo, Kampanye, Kerumunan HR..

03 Desember 2020 17:05