Omnibus Law Tidak Hilangkan Peran Pemda, Mantan Dirjen Otda Beberkan Politik Desentralisasi Terkendali Jokowi

Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan/Net

Berbeda ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menekankan keseimbangan desentralisasi otonomi daerah (Otda), politik desentralisasi terkendali otda era Presiden Joko Widodo menjadi dasar lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

Omnibus law UU Ciptaker dinilai sebagai cara pemerintah untuk mengatasi rumitnya proses perizinan, hingga masih adanya praktek jual-beli perizinan berusaha.

Begitu disampaikan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Pupuli Center bertajuk "Omnibus Law dan Otonomi Daerah", Sabtu (24/10).

"Polemik desentralisasi Indonesia ini mengambil pola berkeseimbangan oleh Presiden SBY. Nah ini moderasi supaya ada keseimbangan dan juga untuk memudahkan kontrol. Nah, Pak Jokowi ini politik desentralisasi terkendali," ujar Djohermansyah.

"Jadi, bedanya kalau SBY berkeseimbangan kalau ini dikendalikan," imbuhnya.

Djohermansyah menjelaskan, politik desentralisasi era Presiden Jokowi yang diikuti dengan omnibus law UU Ciptaker ini sebetulnya tidak menghapuskan kewenangan pemerintah daerah, pada dasarnya tetap ada tapi mereka diwajibkan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dibuat pemerintah pusat.

"Proses perizinan berusaha melalui OSS, sebagian kecuali bidang pertambangan ditarik ke pusat. Bila Pemda tidak bisa menjalankan kewenangan sesuai NSPK, kewenangan tersebut diambil alih pemerintah pusat," tuturnya.

Djohermansyah memahami omnibus law UU Ciptaker memilki tujuan baik dalam rangka politik desentralisasi terkendala ala Presiden Jokowi. Menurutnya, masih banyak proses perizinan hingga praktik jual beli terjadi di daerah.

"Mengapa? Karena adanya red tape, pelayanan perijinan berusaha tidak investor friendly, tidak ada standar, tidak terpadu, dan tidak ada kepastian penyelesaian jin, dan tata caranya rumit, terjadi praktik jual beli ijin, mengganggu penciptaan lapangan kerja," demikian Djohermansyah.

Selain Djohermansyah, narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni pengamat bisnis dan keuangan Andi Rahmat; peneliti senior LIPI, Siti Zuhro; dan pengamat ekonomi dan keuangan daerah, Jilal Mardhani.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Ribka Tjiptaning Sebut Vaksin Sinovac Barang Rongsokan, Begini Respons BPOM
Politik

Ribka Tjiptaning Sebut Vaksi..

18 Januari 2021 01:52
Ada JK, Luhut Hingga Bamsoet, Airlangga Diprediksi Kesulitan Raih Tiket Pilpres Dari Golkar
Politik

Ada JK, Luhut Hingga Bamsoet..

18 Januari 2021 00:02
Luhut:  Semua Harus Bangga Gunakan Produk Lokal
Politik

Luhut: Semua Harus Bangga G..

17 Januari 2021 23:52
Kiai Yusuf Prianadi: Sulit Sekali Saya Menjelaskan Kebaikan Pak Listyo Sigit
Politik

Kiai Yusuf Prianadi: Sulit S..

17 Januari 2021 23:14
Banjir Kalsel, Salamudin Daeng: Si Nuhun Harus Hentikan Sandaran Politiknya Dari Tambang Batubara
Politik

Banjir Kalsel, Salamudin Dae..

17 Januari 2021 22:24
Besok Jokowi Kunjungi Lokasi Banjir Kalimantan Selatan
Politik

Besok Jokowi Kunjungi Lokasi..

17 Januari 2021 22:09
Besok, KPU Lampung Koordinasi Ke Pusat Hadapi Banding Eva-Deddy
Politik

Besok, KPU Lampung Koordinas..

17 Januari 2021 21:19
Marak Bencana, Zulhas Instruksikan Kader PAN Turun Lapangan Bantu Korban
Politik

Marak Bencana, Zulhas Instru..

17 Januari 2021 20:58