Eks Dirjen Otda Buka Perbedaan Politik Desentralisasi Era Jokowi Dengan SBY

Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan/Net

Politik desentralisasi terkendali otonomi daerah era Presiden Joko Widodo menjadi dasar lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja. UU Ciptaker lahir sebagai jawaban pemerintah mengatasi rumitnya proses perizinan hingga masih adanya praktik jual beli perizinan berusaha.

Berbeda dengan SBY yang tidak mengendalikan politik desentralisasi kewenangan daerah. Desentralisasi tetap ada dan dibuat seimbang. 

Demikian disampaikan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Pupuli Center bertajuk "Omnibus law dan otonomi daerah", Sabtu (24/10).

"Awal reformasi kita antara desentralisasi dan sentralisasi. Tapi bergeser lagi jaman Presiden SBY terakhir UU 23/2014, desentralisasi Indonesia ini mengambil pola berkeseimbangan ala Presiden SBY," ujar Djohermansyah.

"Nah, Pak Jokowi ini politik desentralisasi terkendali," lanjut dia menambahkan.

Dia mengurai, politik desentralisasi terkendali era Presiden Jokowi yang diikuti dengan omnibus law UU Ciptaker ini sebetulnya tidak menghapuskan kewenangan pemerintah daerah.

Jelas Djohermansyah, pada dasarnya peran pemda masih tetap ada namun pemda diwajibkan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dibuat pemerintah pusat.

"Proses perijinan berusaha melalui OSS, sebagian kecuali bidang pertambangan ditarik ke pusat. Bila Pemda tidak bisa menjalankan kewenangan sesuai NSPK, kewenangan tersebut diambil alih pemerintah pusat," tuturnya.

Menurut Djohermansyah, omnibus law UU Ciptaker memiliki tujuan dalam rangka politik desentralisasi terkendali ala Presiden Jokowi. Hal ini lantaran masih banyak proses perizinan hingga praktik jual beli terjadi di daerah. 

"Mengapa? Karena adanya red tape, pelayanan perijinan berusaha tidak investor friendly, tidak ada standar, tidak terpadu, dan tidak ada kepastian penyelesaian jin, dan tata caranya rumit, terjadi praktik jual beli ijin, mengganggu penciptaan lapangan kerja," demikian Djohermansyah.

Selain Djohermansyah, narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni pengamat bisnis dan keuangan, Andi Rahmat; peneliti senior LIPI, Siti Zuhro; dan pengamat ekonomi dan keuangan daerah, Jilal Mardhani.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43