Eks Dirjen Otda Buka Perbedaan Politik Desentralisasi Era Jokowi Dengan SBY

Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan/Net

Politik desentralisasi terkendali otonomi daerah era Presiden Joko Widodo menjadi dasar lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja. UU Ciptaker lahir sebagai jawaban pemerintah mengatasi rumitnya proses perizinan hingga masih adanya praktik jual beli perizinan berusaha.

Berbeda dengan SBY yang tidak mengendalikan politik desentralisasi kewenangan daerah. Desentralisasi tetap ada dan dibuat seimbang. 

Demikian disampaikan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Pupuli Center bertajuk "Omnibus law dan otonomi daerah", Sabtu (24/10).

"Awal reformasi kita antara desentralisasi dan sentralisasi. Tapi bergeser lagi jaman Presiden SBY terakhir UU 23/2014, desentralisasi Indonesia ini mengambil pola berkeseimbangan ala Presiden SBY," ujar Djohermansyah.

"Nah, Pak Jokowi ini politik desentralisasi terkendali," lanjut dia menambahkan.

Dia mengurai, politik desentralisasi terkendali era Presiden Jokowi yang diikuti dengan omnibus law UU Ciptaker ini sebetulnya tidak menghapuskan kewenangan pemerintah daerah.

Jelas Djohermansyah, pada dasarnya peran pemda masih tetap ada namun pemda diwajibkan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dibuat pemerintah pusat.

"Proses perijinan berusaha melalui OSS, sebagian kecuali bidang pertambangan ditarik ke pusat. Bila Pemda tidak bisa menjalankan kewenangan sesuai NSPK, kewenangan tersebut diambil alih pemerintah pusat," tuturnya.

Menurut Djohermansyah, omnibus law UU Ciptaker memiliki tujuan dalam rangka politik desentralisasi terkendali ala Presiden Jokowi. Hal ini lantaran masih banyak proses perizinan hingga praktik jual beli terjadi di daerah. 

"Mengapa? Karena adanya red tape, pelayanan perijinan berusaha tidak investor friendly, tidak ada standar, tidak terpadu, dan tidak ada kepastian penyelesaian jin, dan tata caranya rumit, terjadi praktik jual beli ijin, mengganggu penciptaan lapangan kerja," demikian Djohermansyah.

Selain Djohermansyah, narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni pengamat bisnis dan keuangan, Andi Rahmat; peneliti senior LIPI, Siti Zuhro; dan pengamat ekonomi dan keuangan daerah, Jilal Mardhani.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Karena Penanganan Covid-19 Cenderung Politis
Politik

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Kar..

30 November 2020 18:54
Muhammadiyah Minta Polisi Dan Kemenag Turun Tangan Telusuri Video Adzan 'Hayya 'Alal Jihad'
Politik

Muhammadiyah Minta Polisi Da..

30 November 2020 18:37
Lewat Peraturan Menkeu, Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin Covid-19
Politik

Lewat Peraturan Menkeu, Peme..

30 November 2020 18:35
Tito Kembali Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Warganya Dari Covid-19
Politik

Tito Kembali Ingatkan Kepala..

30 November 2020 18:07
DPR Minta Pemerintah Batalkan Calling Visa Untuk Israel
Politik

DPR Minta Pemerintah Batalka..

30 November 2020 17:29
Antisipasi Banjir, Menko Luhut Gelar Tactical Floor Game Ala Militer
Politik

Antisipasi Banjir, Menko Luh..

30 November 2020 17:18
Haul Di Tangerang Sepelekan Prokes, Fadli Zon Sindir Jokowi Dan Mahfud MD
Politik

Haul Di Tangerang Sepelekan ..

30 November 2020 17:03
Masyarakat Dikejutkan Dengan Video Adzan Seruan Jihad
Politik

Masyarakat Dikejutkan Dengan..

30 November 2020 16:57