Demokrat Minta Mahfud MD Koreksi Data Kemiskinan Era SBY

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Data kemiskinan yang dipaparkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dinilai tidak valid. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun diminta untuk segera mengoreksi data yang dipaparkan dalam saat menjadi pembicara di perayaan ulang tahun IDI, Sabtu (24/10).

Dalam pemaparan itu, Mahfud menyebut bahwa angka kemiskinan di akhir pemerintahan Soeharto adalah 18 persen.

Pada tahun 2014, sambungnya, ketika Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digantikan oleh Presiden Joko Widodo itu angka kemiskinan tinggal 11,9 persen. Sementara pada saat Jokowi menjadi presiden tinggal 9,1 persen di periode pertama.

Data angka kemiskinan di era SBY disebut keliru oleh Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan. Menurutnya, angka yang benar adalah 10, 96 persen.

“Angka yang benar adalah 10,96 persen. Mohon kembali dikoreksi datanya Prof,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, sabtu (24/10).

Ossy menjelaskan bahwa dirinya sudah kerap menyampaikan koreksi tersebut. Teranyat adalah pada bulan Agustus lalu.

“Sejak Agustus saya sudah sampaikan koreksi data kemiskinan era SBY yang disampaikan Prof Mahfud. Saat itu (disampaikan) 12 persen,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Pernah Dimenangkan Kotak Kosong, Kini Masyarakat Makassar Ingin Appi-Rahman Menang Pilkada
Politik

Pernah Dimenangkan Kotak Kos..

24 November 2020 18:40
Habib Umar Alhamid Ingatkan Ulama Dan Aparat Waspada Adu Domba Memecah Belah Pesatuan
Politik

Habib Umar Alhamid Ingatkan ..

24 November 2020 18:20
Nasir Djamil: RUU Minol Tidak Dimaksudkan Melarang Total Konsumsi Minuman Beralkohol
Politik

Nasir Djamil: RUU Minol Tida..

24 November 2020 18:01
Imigrasi Diduga Terlibat Dalam Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Komisi DPR Minta Hakim Cermat
Politik

Imigrasi Diduga Terlibat Dal..

24 November 2020 17:53
Selain JK, Ada King Maker Lain Yang Ingin Anies Baswedan Jadi Capres
Politik

Selain JK, Ada King Maker La..

24 November 2020 17:42
Seperti APD, Ahli Epidemologi Minta Pemerintah Awasi Potensi Pasar Gelap Vaksin Covid-19
Politik

Seperti APD, Ahli Epidemolog..

24 November 2020 16:57
Kalau Ingin Pemerintahannya Aman, Jokowi Harus Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kalau Ingin Pemerintahannya ..

24 November 2020 16:33
Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus Negara, Biar Nikita Mirzani Urus HRS
Politik

Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus..

24 November 2020 16:31