Pasal Di UU Ciptaker Ada Yang Dihapus Karena Salah Ketik, Jerry Massie: Era Soeharto Sampai SBY Enggak Ada!

Ilustrasi omnibus law/Net

Omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan DPR masih menuai kontroversi, khususnya yang terkait revisi teks yang dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa hari lalu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini S Purwono mengatakan, ada satu Pasal di dalam UU Ciptaker yang dihapus oleh Sekretariat Negara.

Dini menyatakan, penghapusan pasal dilakukan karena ada kesalahan tulis alias typo yang sifatnya administratif bukan substantif.

Namun, perihal ini disoroti Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3ES) Jerry Massie, yang menilai alasan pemerintah menghapus satu pasal di dalam UU Ciptaker tidak berdasar.

"Berkelit salah ketik menjadi alasan klasik dalam membuat sesuatu (regulasi)," ujar Jerry dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/10).

Menurut Jerry, alasan yang lebih tepat dari penghapusan pasal UU Ciptaker adalah karena kurangnya koordinasi, kurangnya keterbukaan dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat.

Sepengamatannya, persoalan salah ketik juga tidak pernah ditemukan di dalam pembuatan regulasi di era kepemimpinan presiden sebelum-sebelumnya.

"Di era Soeharto sampai SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tak pernah terdengar merancang Undang-undang terus terjadi salah ketik. Padahal era Soeharto 60-an dan 70-an komputer belum ada di Indonesia," ungkap Jerry.

"Padahal dulu hanya mesin ketik, justru di era teknologi seperti ini malahan banyak 'salah ketik'. Paling tidak, pasal-pasal yang dikritik bahkan didemo, saya yakin akan dihapus dengan berdalih salah ketik," sambungnya.

Lebih lanjut, Jerry teringat dengan pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang juga pernah menyebut ada 'salah ketik' di draf omnibus law RUU Ciptaker pada awal 2020 silam.

"Yang mana Menko Polhukam menyebut ada 'pasal salah ketik' dalam RUU Cipta Kerja. Dalam draf terakhir, pasal itu kini sudah hilang. Pasal salah ketik' itu berbunyi: Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini," ucap Jerry.

"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Semakin rumit dan ruwet pemimpin di negeri ini. Belum lagi mematikan microphone dalam RDP di DPR, Mengusir anggota DPR keluar dalam ruangan, salah bicara para menteri inilah model pemerintahan saat ini," pungkasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Pendemi Covid-19, Ilhami Sari Rogo Wujudkan Agrowisata Unila dan Hortipark Pesawaran

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Kecam Pembunuhan Sadis Di Sigi, PB HMI: BNPT Ngapain Aja?
Politik

Kecam Pembunuhan Sadis Di Si..

02 Desember 2020 05:47
Beda Dengan Era Edhy Prabowo, Fahri Hamzah: KKP Zaman Susi Pudjiastuti Banyak Nelayan Dipenjara
Politik

Beda Dengan Era Edhy Prabowo..

02 Desember 2020 03:46
Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, AHY Turun Gunung Kampanye Di Karawang
Politik

Jelang Pencoblosan Pilkada 2..

02 Desember 2020 02:26
FRPB Minta Satgas Covid-19 Bogor Tegas Dan Jemput Habib Rizieq
Politik

FRPB Minta Satgas Covid-19 B..

02 Desember 2020 02:09
Aziz Syamsuddin: Papua Bagian Tidak Terpisahkan Dari NKRI
Politik

Aziz Syamsuddin: Papua Bagia..

02 Desember 2020 00:35
Efektif Kampanye Di Media Sosial, Eri-Armuji Unggul Di Kelompok Pemilih Usia Muda
Politik

Efektif Kampanye Di Media So..

01 Desember 2020 23:27
Edhy Prabowo Tersangka, Effendi Gazali: Saya Akui Gagal Sebagai Penasihat
Politik

Edhy Prabowo Tersangka, Effe..

01 Desember 2020 23:18
Cak Nanto: Plesetkan Azan Jadi Ajakan Jihad Itu Penistaan Agama
Politik

Cak Nanto: Plesetkan Azan Ja..

01 Desember 2020 23:03