Apresiasi Penegakan Hukum Restorative Justice Kejagung, Pakar: Pidana Ringan Bukan Kejahatan

Asep Warlan Yusuf/Net

Kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah menyelesaikan lebih dari 100 kasus pidana ringan di Indonesia melalui cara restoratif atau jalan damai patut diacungi jempol.

Guru besar hukum dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, penyelesaian perkara dengan restorative justice oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana ringan dengan jalan damai tanpa harus melalui peradilan adalah kebijakan yang tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Penyelesaian perkara dengan sistem restoratif ini sesuai dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Pidana ringan itu hemat saya bukan kejahatan, tapi sebuah pelanggaran hukum saja, sehingga kalau misalnya pelanggaran itu bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dapat ditoleransi dengan adanya restorative justice itu bagus. Jadi tidak harus dengan memenjarakan orang ketika dia hanya pelanggaran,” ujar Asep kepada wartawan, Senin (26/10).

Menurutnya, adil bukan berarti dimaknai orang yang bersalah harus dihukum penjara atau dimasukan ke dalam lapas. Tetapi, bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah seperti halnya dikenakan denda bagi pelanggarnya atau sesuai kesepakatan hasil mediasi antar keduabelah pihak.

“Sehingga kalau misalnya pidana ringan itu, kalau dia misalnya bisa diselesaikan dengan sanksi administrasi atau pemulihan-pemulihan kegiatan yang mungkin akan diorientasikan pada kesesuaian antara perbuatan dengan kebutuhan masyarakat, antara perbuatan dengan lingkungan, itu bisa saja dilakukan seperti itu, jadi tidak harus pidana itu selesaikan dengan pemenjaraan orang atau masuk ke lapas,” jelasnya.

Lanjut Asep, tindak pidana ringan merupakan suatu kelalain bukan bermotifkan kejahatan yang merugian orang lain atau merugikan lingkungan sekitar. Ketika perbuatan tersebut masuk ke dalam kualifikasi sebagai tindak pidana ringan maka sebaiknya penyelesaiannya bukan melalui pemenjaraan.

“Jadi hakim memutuskanya tidak harus dipenjara tapi dia bisa diputuskan oleh pengadilan dengan cara misalnya rehabilitasi sesuatu yang diperbuat, bisa dengan perbuatan-perbuatan yang memang dilakukan untuk tidak memenjarakan orang, banyak lah kegiatan yang bisa sesuai dengan keadilan,” tukasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Panja RUU PDP Gelar Rapat Lanjutan Bahas DIM Bareng Pemerintah
Politik

Panja RUU PDP Gelar Rapat La..

30 November 2020 12:21
Ketum Ansor Doakan Kesembuhan Kiai Said Dari Covid-19
Politik

Ketum Ansor Doakan Kesembuha..

30 November 2020 11:59
Tak Sekadar Beri Dukungan, UAS Juga Titipkan Beberapa Pesan Bagi Akhyar Nasution-Salman Alfarisi
Politik

Tak Sekadar Beri Dukungan, U..

30 November 2020 11:45
Berdasarkan Sejumlah Indikator, PKS Optimistis Raih Minimal 15 Persen Suara Pada Pemilu 2024
Politik

Berdasarkan Sejumlah Indikat..

30 November 2020 10:27
Jangan Khawatir, Suara Gerindra Tidak Akan Tergerus Jika Prabowo Subianto Tampil
Politik

Jangan Khawatir, Suara Gerin..

30 November 2020 10:27
Prabowo Ambil Langkah Tepat Jika Menarik Diri Dari Koalisi
Politik

Prabowo Ambil Langkah Tepat ..

30 November 2020 10:10
Komitmen Pemberantasan Korupsi Jadi Pertimbangan Utama, Di Sumbar Mahyeldi-Audy Yang Paling Dipercaya
Politik

Komitmen Pemberantasan Korup..

30 November 2020 09:59
Soal Habib Rizieq, Walikota Bogor Harus Jalankan Perintah Presiden Jokowi
Politik

Soal Habib Rizieq, Walikota ..

30 November 2020 09:53