LPKAN: Hati-hati, Incumbent Berpotensi Mempolitisasi ASN Di Pilkada 2020

Ilustrasi Pilkada 2020/Net

Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan untuk bersikap netral dalam menyambut perhelatan Pilkada Serentak 2020.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Apratur Negara (LPKAN) Sumatera Utara, Ahmad Fauzan Hasibuan lantaran bagi ASN, ada aturan tersendiri dalam berpolitik.

"Berikan sanksi bagi ASN yang melanggar hukum dan etika karena tidak netral," kata Ahmad Fauzan seperti diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Senin (26/10).

Fauzan menjelaskan, ada asas netralitas yang harus dilaksanakan ASN, yakni setiap pegawai tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh atau kepentingan manapun. Hal tersebut, sebagaimana PP 42/2004 tentang kode etik PNS (Pasal 6 huruf h), bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Kemudian, SE MenPAN RB (Pasal 11 huruf c), juga mengisyaratkan ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.

Ketentuan PP dan SE tentang netralisasi ASN tersebut sudah sangat jelas dan tidak ada celah bagi ASN untuk ikut politik praktis.

Fauzan mensinyalir, ada pejabat di beberapa daerah baik incumbent secara langsung maupun tidak langsung akan mempolitisasi kenetralan ASN di Pilkada nantinya. Melihat potensi tersebut, Fauzan menyarankan agar Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

"Bawaslu yang diharapkan garda terdepan untuk mengawasi kebiasaan ASN supaya netral saat pilkada," lanjutnya.

Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Kota juga harus menjalankan tugas pengawasannya terhadap ASN yang diduga berpeluang menyalahgunakan asas netral di tengah-tengah proses Pilkada 2020.

"DPRD Kabupaten/Kota perlu mengagendakan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait yang membawahi kepegawaian di Kabupaten/Kota," tegas Fauzan.

Ia pun mencontohkan dugaan ketidaknetralan ASN di Kota Binjai, yakni terdapat 10 orang kepala lingkungan di Kecamatan Binjai Timur mundur dari jabatannya. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Bawaslu untuk mengawasinya, serta DPRD Kota Binjai untuk bersikap.

"Ketua DPRD Kota Binjai memiliki kewenangan memanggil instansi bila perlu,  Walikota Binjai untuk mengklarifikasi dugaan ketidak netral ASN di Pemko Binjai," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25