Sanksi Penolak Vaksinasi Jadi Pergunjingan, Warga DKI Diminta Tunggu Pergub Keluar

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin/Net

Warga DKI Jakarta diminta menunggu aturan turunan dari Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 sebelum berspekulasi aturan tersebut.

Begitu kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin sebagaimana dikutip dari Kantor Berita RMOL Jakarta, Selasa (27/10).

Pro kontra terjadi di tengah publik usai DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 dalam rapat paripurna, Senin lalu (19/10).

Publik menyorot bunyi pasal 30 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta.

Muhammad Arifin pun meminta masyarakat untuk menunggu aturan turunan dari Perda ini, yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Peraturan Dinas Kesehatan. 

Sebab dari Perda ini akan dibuat sekitar 17 Peraturan Gubernur atau aturan turunan lain yang akan mengatur lebih detail dan teknis setiap pengaturan dalam Perdanya, termasuk pengaturan masalah bantuan sosial, PSBB maupun vaksinasi jika sudah tersedia. 

“Berbagai aturan yang ada di Perda ini baru bisa dijalankan setelah hal-hal yang bersifat teknis yang akan diatur dalam Pergub, yang akan segera diterbitkan oleh gubernur,” jelas Arifin.

Arifin pun mengingatkan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, perlindungan kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama dari Perda Penanggulangan Covid-19. 

Selain itu, Perda juga dibuat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat saat menghadapi pandemi untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 dengan tidak melanggar protokol kesehatan. 

Perda ini juga bertujuan agar masing-masing pihak memahami hak dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan Covid-19. 

“Karenanya kami mengharapkan agar Pemprov DKI nantinya memberikan sosialisasi yang baik dan masif sampai ke akar rumput terkait pengaturan dalam Perda ini,” kata Arifin yang juga Ketua MPW PKS DKI Jakarta ini. 

Ia juga yakin Pemprov DKI nantinya akan berhati-hati dalam penerapan setiap sanksi yang akan diberikan, apalagi untuk yang sensitif seperti masalah vaksin ini. 

“Kami berharap Pemprov DKI nantinya, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang vaksin ini, sebelum nantinya pemberian vaksin di Jakarta mulai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat,” kata Arifin mengakhiri.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43