Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Ahmad Andi Bahri mengajak para penolak UU Ciptaker untuk mempelajari detail tujuan dari UU tersebut.
"Seperti yang dikatakan Pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Bapak Gatot Nurmantyo, tujuan pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Ciptaker itu mulia,†jelasnya kepada wartawan, Selasa (27/10).
“Karena memang semangat utamanya untuk mempermudah investasi masuk, sehingga banyak membuka banyak lapangan pekerjaan baru," sambung pria yang akrab disapa Banjir itu.
Banjir menilai UU Ciptaker bertujuan baik. Apalagi, katanya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto sudah tegas mengatakan bahwa UU Ciptaker hadir untuk menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya terkait izin berusaha.
Selain itu, UU Ciptaker juga tidak mengubah peran dan fungsi pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan.
"Yang kami pahami setelah mengkaji substansi dari UU Ciptaker, pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)," lanjutnya.
Senada itu, masih kata Banjir, Presiden Joko Widodo juga sudah menegaskan bahwa tidak ada sentralisasi lagi di tanah air. Perizinan untuk berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan pemerintah daerah.
"Jadi sebenarnya dalam setiap perubahan menuju Indonesia yang lebih baik memang selalu ada konsekuensi penolakan. Banyak yang terganggu zona nyaman atau akan kehilangan kendali dan kontrolnya jika diberlakukan UU Ciptaker," cetusnya.
Sementara menanggapi penangkapan sejumlah pihak yang diduga menunggangi aksi anarkis, Banjir menilainya sebagai sebuah hal yang wajar. Sebab, di negara hukum tidak ada tempat bagi para perusuh yang menunggangi aksi penolakan UU Ciptaker dengan anarki.
"Kami kader AMPG mengecam para elite politik yang hanya menjadikan rakyat "martir" untuk kepentingan politiknya. Jadi mari kita semua menjaga kondusivitas di tengah pandemi Covid-19 dan juga stabilitas politik nasional agar perekonomian tidak terganggu,†demikian Banjir.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kelompok masyarakat penolak omnibus law UU Cipta Kerja harus berfikir positif dan jernih demi menjaga kondusivitas dan stabilitas politik nasional di tengah himpinan krisis kembar, ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19. 
BERITA TERKAIT: