AMPG: Semangat Utama UU Ciptaker Mempermudah Investasi Dan Membuka Lapangan Kerja

UU Cipta Kerja/Net

Kelompok masyarakat penolak omnibus law UU Cipta Kerja harus berfikir positif dan jernih demi menjaga kondusivitas dan stabilitas politik nasional di tengah himpinan krisis kembar, ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Ahmad Andi Bahri mengajak para penolak UU Ciptaker untuk mempelajari detail tujuan dari UU tersebut.

"Seperti yang dikatakan Pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Bapak Gatot Nurmantyo, tujuan pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Ciptaker itu mulia,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (27/10).

“Karena memang semangat utamanya untuk mempermudah investasi masuk, sehingga banyak membuka banyak lapangan pekerjaan baru," sambung pria yang akrab disapa Banjir itu.

Banjir menilai UU Ciptaker bertujuan baik. Apalagi, katanya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto sudah tegas mengatakan bahwa UU Ciptaker hadir untuk menyederhanakan keruwetan regulasi di Indonesia. Salah satunya terkait izin berusaha.

Selain itu, UU Ciptaker juga tidak mengubah peran dan fungsi pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan.

"Yang kami pahami setelah mengkaji substansi dari UU Ciptaker, pemerintah memberikan ruang kepada daerah untuk menyelesaikan perizinan dalam waktu satu setengah bulan. Untuk itu adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)," lanjutnya.

Senada itu, masih kata Banjir, Presiden Joko Widodo juga sudah menegaskan bahwa tidak ada sentralisasi lagi di tanah air. Perizinan untuk berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan pemerintah daerah.

"Jadi sebenarnya dalam setiap perubahan menuju Indonesia yang lebih baik memang selalu ada konsekuensi penolakan. Banyak yang terganggu zona nyaman atau akan kehilangan kendali dan kontrolnya jika diberlakukan UU Ciptaker," cetusnya.

Sementara menanggapi penangkapan sejumlah pihak yang diduga menunggangi aksi anarkis, Banjir menilainya sebagai sebuah hal yang wajar. Sebab, di negara hukum tidak ada tempat bagi para perusuh yang menunggangi aksi penolakan UU Ciptaker dengan anarki.

 "Kami kader AMPG mengecam para elite politik yang hanya menjadikan rakyat "martir" untuk kepentingan politiknya. Jadi mari kita semua menjaga kondusivitas di tengah pandemi Covid-19 dan juga stabilitas politik nasional agar perekonomian tidak terganggu,” demikian Banjir.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50