Pada situasi terbaru misalnya, agenda pemerintah mendorong penyederhanaan hukum lewat omnibus law UU Cipta Kerja, ternyata mendapat perlawanan dari gerakan ekstra parlemen.
“Padahal, niat mulia Presiden Jokowi telah secara gamblang dikemukakan bahwa proses pembangunan memerlukan penyederhaan sistem hukum agar akselerasi pembangunan dapat diwujudkan,†ujar inisiator Relawan Pembangunan Indonesia (Repindo) Ton Abdillah Has kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (27/10).
Menurutnya, gejolak dan keriuhan politik juga terjadi dalam banyak momentum. Sehingga, membangkitkan kekhawatiran akan optimalisasi agenda pembangunan akibat instabilitas politik yang terus terjadi.
“Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, termasuk bagi kami sejumlah eksponen kaum muda bangsa dari beragam latar belakang organisasi, profesi, afiliasi politik, serta suku dan agama,†tegasnya.
Atas alasan itu, langkah strategis-taktis guna mengawal percepatan pembangunan yang menjadi konsen Presiden Jokowi mendesak untuk dilakukan.
Terlebih pada situasi pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga berakhir, di mana telah cukup menyedot konsentrasi semua elemen bangsa, termasuk utamanya tentu pemerintah, sehingga semakin mendesak hadirnya kesolidan dan kegotong-royongan segenap anak bangsa.
“Semangat tersebut coba kami turunkan menjadi energi pengorganisasian guna turut terlibat dalam upaya membantu pemerintah dan masyarakat, baik dalam agenda mewujudkan adanya stabilitas maupun terlibat dalam mengawal agenda-agenda pembangunan secara konseptual bahkan praksis lapangan,†tegas mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Pengorganisasian tersebut, sambungnya, direalisasikan dalam wujud organisasi relawan dalam mengawal pembangunan yang diberi nama Relawan Pembangunan Indonesia. Organisasi ini, kata Ton, akan dideklarasikan para Rabu siang (28/10) di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan.
Diharapkan Repindo dapat turut serta merajut potensi anak bangsa guna memajukan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ton mengurai bahwa tujuan Rapindo adalah melakukan gerakan dan kampanye agar dihentikannya keriuhan politik, kegaduhan publik serta aksi-aksi demonstrasi anarkis yang sangat merugikan bangsa dan menghambat agenda pembangunan untuk kemajuan NKRI.
“Kedua, mendorong tumbuhnya kesadaran politik masyarakat Indonesia akan diperlukannya kesolidan dan kegotongroyongan dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi dan kemerosotan ekonomi dunia, serta membantu pemerintah melanjutkan dan memaksimalkan pembangunan Indonesia,†sambungnya.
Selanjutnya, Repindo juga akan merajut potensi seluruh kawula muda bangsa guna menjadi akselerator pembangunan dan kemajuan Negara Kesatuan Indonesia.
“Memaksimalkan hadirnya momentum bonus demografi yang tidak datang dua kali, agar menjadi energi positif bagi upaya memajukan bangsa,†demikian Ton Abdillah Has.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Gejolak politik Indonesia yang terus melanda membuat pemerintah harus berbagi konsentrasi dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjaga stabilitas politik nasional. 
.jpeg)