Kecam Presiden Prancis, PPP: Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB Harus Turun Tangan

Pernyataan orang nomor satu di negara Prancis itu dikecam keras oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Muhammad Iqbal.

Menurutnya, pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron yang mengatakan bahwa “Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia” dan pernyataan yang berbau islamfobia terkait seorang guru dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelasnya, sudah sangat berbahaya.

"Kami mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron. Dia mengatakan bahwa sang guru 'dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita'. Artinya Macron mendukung atas penerbitan kartun Nabi Muhammad," kata Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/10).

Padahal dalam Islam, kata Iqbal, tokoh Nabi Muhammad tidak boleh digambarkan seperti manusia, karena hal itu adalah bentuk penghinaan.

"Kami memang tidak setuju dengan cara main hakim sendiri kepada guru tersebut, tetapi Pemerintah Perancis seharusnya juga memberikan hukuman kepada siapapun penghina Nabi Muhammad SAW," tegasnya.

"Sehingga ke depannya tidak ada lagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan simbol-simbol Islam atau agama lainnya agar toleransi beragama dapat tercipta dengan baik dan saling menghargai antar-umat beragama," imbuh Iqbal.

Sekretaris Fraksi PPP di MPR RI itu menilai pernyataan Macron sangat berbahaya karena turut menyebarkan kebencian di antara masyarakat dunia.

Mengingat Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Macron harusnya memberikan pernyataan yang menyejukkan untuk menciptakan perdamaian antar-negara,

"Bukan malah membuat perpecahan dan bahkan konflik antar-negara seperti yang terjadi akhir-akhir ini," sesalnya.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan menjaga toleransi beragama serta perdamaian dunia, Iqbal menegaskan pihaknya meminta Kemenlu RI melayangkan protes keras terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Marcon.

"Apalagi Indonesia juga merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mestinya juga mengimbau negara-negara agar menjaga perdamaian dunia," ujarnya.

"Kami juga mengusulkan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali berbagai bentuk kerjasama dengan Prancis, termasuk rencana pembelian jet tempur rafale," pungkasnya.