Bantah Jimly Soal Diktator Konstitusional, Prof Romli: Jika Tidak Terbukti, Itu Kejahatan Keamanan

Prof Romli Atmasasmita/Net

Pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshiddiqie mengendus adanya gejala diktator konstitusional dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama DPR RI.

Hal itu disebabkan, dalam pembahasan sejumlah kebijakan dinilainya tanpa melibatkan publik. Meskipun dalam proses pembuatan kebijakan itu dilakukan secara formal dan berdemokrasi.

Menyikapi hal tersebut, ahli hukum dari Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita mengatakan, istilah diktator konstitusional dialamatkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan merupakan tuduhan yang serius.

“Pernyataan-pernyataan tentang diktator konstitusional, dipastikan ditujukan kepada pemerintahan Joko Widodo, dan merupakan tuduhan serius,” ucap Prof Romli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/10).

Menurutnya, jika tuduhan tersebut benar adanya maka Presiden Joko Widodo harus dimakzulkan dalam jabatannya sebagai pemimpinan negara.

Sebaliknya, jika tidak terbukti maka pernyataan tersebut merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

“Karena, akan berujung pemakzulan jika terbukti dan jika tidak terbukti akan berujung penjara. Karena, telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam bab I bk II KUHP,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02