Ngotot Persoalkan APK Eri Cahyadi, Kuasa Hukum: Mahfud-Mujiaman Lupa Kalau Risma Adalah Pengurus DPP PDIP

Baliho kampanye Eri Cahyadi terpasang foto Tri Rismaharini/Net

Kubu pasangan calon nomor urut dua Machfud Arifin-Mujiaman memangs engaja mempermasalahkan foto Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam alat peraga kampanye (APK) kompetitornya, Eri Cahyadi-Armudi di Pilkada Surabaya 2020.

Kuasa hukum Eri Cahyadi-Armuji, Arif Budi Santoso mengatakan, sejak awal memang Mahfud-Mujiaman ingin mempermasalahkan gambar Risma. Hal itu tampak pada upaya paslon omor urut 2 yang memprotes KPU Surabaya terkait foto Risma di APK.

Merasa protesnya tak digubris KPU Surabaya, kata Arif, lalu perkara itu dibawa ke KPU Jawa Timur. Tak puas dengan jawaban KPU provinsi, lantas dibawa ke KPU RI. 

“Sejak awal, memang paslon nomor 2 ini mempermasalahkan gambar Bu Risma. Dan KPU RI sudah memberikan penjelasan tidak melanggar aturan dan membolehkan gambar Bu Risma di APK. Tak puas lagi akhirnya membawa gugatan ke Bawaslu,” terang Arif kepada wartawan, Rabu (28/10).

Menurut Arif, Machfud-Mujiaman mempermasalahkan gambar Risma di APK karena dianggap bagian dari kampanye.

Sehingga, Risma harus mengajukan izin cuti sebagai wali kota Surabaya. Padahal, soal APK sudah ada aturannya sendiri di dalam Peraturan KPU.

Aturan soal APK ini, terang Arif, sudah tercantum dalam dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) PKPU 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Intinya tidak melanggar aturan jika kepala daerah fotonya di pasang di APK selama kepala daerah tersebut masuk dalam pengurus partai. Kan kita tahu jika Bu Risma itu pengurus partai. Tingkat DPP PDI Perjuangan lagi,” tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gugatan Pilkada Tapsel Ditolak, Nasdem Hormati Putusan MK
Politik

Gugatan Pilkada Tapsel Ditol..

26 Februari 2021 07:54
Warisan Teramat Kelam Kepolisian Satu Persatu Harus Dibersihkan Kapolri Listyo Sigit
Politik

Warisan Teramat Kelam Kepoli..

26 Februari 2021 07:10
Ahmad Basarah Dukung Evi Nusanty Pimpin Organisasi Keluarga Putra Putri Polri
Politik

Ahmad Basarah Dukung Evi Nus..

26 Februari 2021 04:48
Muannas Alaidid Dirikan Komnas PMH
Politik

Muannas Alaidid Dirikan Komn..

26 Februari 2021 04:16
Di Hadapan BPH Migas, Ratna Juwita Protes Kriteria Anggota Komite
Politik

Di Hadapan BPH Migas, Ratna ..

26 Februari 2021 03:37
AHY Dinilai Gagal Memimpin Demokrat, BMI: Pandangan Ini Berlawanan Dengan Fakta
Politik

AHY Dinilai Gagal Memimpin D..

26 Februari 2021 02:29
Rektor DO Mahasiswa Karena Didemo, Nasdem: Seharusnya Dia Bersyukur, Kampus Ada Dinamika
Politik

Rektor DO Mahasiswa Karena D..

26 Februari 2021 01:15
KNPD: Inkonstitusional, Desakan KLB Tidak Sesuai AD/ART Partai Demokrat
Politik

KNPD: Inkonstitusional, Desa..

26 Februari 2021 00:49