Komisi IX: Penundaan Vaksinasi Tepat Demi Keselamatan Rakyat

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemerintah memang seharusnya tidak tergesa-gesa dalam pelaksaan vaksinasi Covid-19.

"Harus dipastikan bahwa vaksin yang akan dipastikan sudah layak sesuai ketentuan ilmiah," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10).

Mufida menjelaskan, vaksin kerja sama antara PT Biofarma dan Sinovac masih uji klinis tahap 3 yang bertujuan untuk melihat efektivitas dalam mencegah Covid-19. Itu pun pelaksanaannya terlambat dibanding dengan beberapa negara lain.

Sementara analisa interim dari uji klinis tahap 3 ini paling cepat baru bisa selesai di Desember dan analisis totalnya paling cepat selesai bulan Maret 2021.

"Artinya badan POM sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan izin penggunaan vaksin baru bisa mengeluarkan izin tersebut setelah semua proses analisis selesai dan vaksin dinyatakan aman dan efektif," tuturnya.

Menurut Mufida, bisa saja Badan POM mengeluarkan Emergeny Used Authorization (EUA) agar vaksin bisa segera digunakan untuk kepentingan mendesak. Namun untuk mengeluarkan UEA ini mensyaratkan adanya follow up dua bulan pasca injeksi terhadap objek yang telah diinjeksi dua kali.

Persyaratan inilah yang belum dipenuhi dari uji klinis tahap 3. Sehingga penundaan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan langkah yang tepat.

Di sisi lain, anggota DPR dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah fokus pada upaya pengendalian penularan melalui 3T, yaitu meningkatkan jumlah tes kepada suspek Covid-19, melakukan tracing secara intensif dari hasil temuan konfirmasi positif, serta treatment terhadap pasien.

"Pemerintah juga harus terus menggencarkan kampanye 3M dan melakukan pengawasan pelaksanaan 3M tersebut di berbagai sektor. Apalagi penambahan kasus baru harian masih cukup tinggi dengan rata-rata di atas 3 ribu kasus per hari," tegasnya.