Nasdem: Tak Masalah Unjuk Rasa Omnibus Law, Tapi Lebih Baik Uji Materi Ke MK

Begitu yang dikatakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari kepada wartawan, Rabu (28/10).

Pria yang akrab disapa Tobas ini mengatakan, di tengah hiruk pikuk penolakan UU Cipta Kerja, langkah paling tepat adalah melalui lembaga peradilan yang paling berwenang, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

"‎Memang terhadap perbedaan pandangan yang ada tentu harus diselesaikan oleh pihak yang paling berewenang untuk mementukan keputusan, yakni dalam hal ini MK,” katanya.
‎
Ketua DPP Partai NasDem ini pun mengingatkan unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 sangat berisiko terjadinya lonjakan kasus penularan. Sehingga hal ini mesti diperhatikan para mahasiswa.‎

"Saya memahami dan menghargai sikap dan penolakan teman-teman ini. Ini adalah bagian dari demokrasi, tapi karena saat ini sedang masa pandemi, maka kita tetap harus menjaga agar tidak ada penyebaran terhadap Covid-19 ini," tegasnya.

Tobas menambahkan ada banyak cara yang bisa dilakukan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya, seperti dengan mimbar akademi dan melakukan dialog dengan banyak pihak.‎

"Alternatif penyampaian pendapat bisa ditempuh selain melakukan demonstrasi. Ada baiknya mempertimbangkan saluran lain untuk mencegah penyebaran Covid-19," tuturnya.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, sebanyak 123 mahasiswa dinyatakan positif Covid-19 setelah ujuk rasa menolak omnibus law, beberapa waktu lalu. Hal itu mencerminkan risiko tinggi penularan Covid-19 saat ujuk rasa.
‎
"Karena di saat kita berkumpul dalam kondisi berdekatan, potensi penyebaran akan ada. Ini yang harus kita pikirkan bersama tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendapat-pendapat dari teman-teman‎," katanya.