Satu Tahun Jokowi, Survei IPO: Publik Tidak Puas Dengan Penegakkan Hukum Di Indonesia

Presiden Joko Widodo/Net

Masyarakat tidak puas dengan penegakan hukum pada satu tahun pertama untuk periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam survei yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO), ketidakpuasan publik pada penegakan hukum mencapai angka 64 persen.

"Dalam persepsi penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen, angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, dalam pemaparan hasil survei Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024, secara virtual, Rabu (28/10).

Kata Dedi, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik antara lain buruknya pemberantasan korupsi sebanyak 62 persen, lemahnya independensi penegak hukum sebanyak 56 persen, ancaman kebebasan berpendapat 52 persen, kualitas kebijakan 48 pereen, dan faktor lain 36 persen.

“Performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat," jelasnya.

Sambungnya, rendahnya kepuasan terhadap penegakan hukum membuat angka kepuasan pada kinerja Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen.

Mahfuf tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen.

Masih dalam kluster Menko Polhukam, lanjut Dedi, bidang politik dan keamanan hanya catatkan 49 persen responden menyatakan puas.

Faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi politik dan keamanan didasari oleh kebebasan berbeda pendapat 49 persen, kriminalitas 45 persen, perasaan aman 41 persen, ketertiban umum 36 persen, dan pengaruh lainnya 31 persen.

Survei yang dilakukan IPO menggunakan metode purposive sampling dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.

Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh wilayah proporsional Indonesia dengan margin of error dalam rentang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Periode survei 12-23 Oktober 2020.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Saatnya Pemerintah Realisasikan Tujuan Pembentukan UU Ciptaker
Politik

Saatnya Pemerintah Realisasi..

29 November 2020 06:40
Luhut Ingin Anggaran KKP Rp 6,65 Triliun Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Politik

Luhut Ingin Anggaran KKP Rp ..

29 November 2020 06:23
Kutuk Pembunuhan Sadis Keluarga Di Sigi, Romo Benny: Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman
Politik

Kutuk Pembunuhan Sadis Kelua..

29 November 2020 05:59
Survei TerUKUR: Paslon SanDi Unggul di Pilkada Malang
Politik

Survei TerUKUR: Paslon SanDi..

29 November 2020 05:46
Hari Ini, KPU Tangsel Targetkan Pelipatan Kertas Suara Sudah Selesai
Politik

Hari Ini, KPU Tangsel Target..

29 November 2020 04:37
Didengar Anies, Usulan Gerindra Soal Bansos Sembako Diganti BLT Direalisasikan Tahun Depan
Politik

Didengar Anies, Usulan Gerin..

29 November 2020 03:42
Ingin Kembalikan Kejayaan, Hanura Jabar Terus Geber Mesin Partai Menuju 2024
Politik

Ingin Kembalikan Kejayaan, H..

29 November 2020 02:03
Panaskan Pilkada Tuban, Gubernur Jateng Ajak Kader PDIP Menangkan Paslon Setia Negara
Politik

Panaskan Pilkada Tuban, Gube..

29 November 2020 01:43