Presiden Jokowi Perlu Tanggapi Suara Publik Dengan Bentuk Zaken Kabinet

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kamis, 29 Oktober 2020, 07:56 WIB

Presiden Jokowi Perlu Tanggapi Suara Publik Dengan Bentuk Zaken Kabinet

Politisi PKS Mardani Ali Sera/Net

Suara publik yang muncul harus didengar dan segera direspons oleh pemerintah. Termasuk keinginan mayoritas publik agar Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet.

BERITA TERKAIT:

Keinginan itu sebagaimana tercermin dalam hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), di mana 60 persen responden menginginkan adanya reshuffle.

Politisi PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah seharusnya memulai zaken kabinet, atau kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Kabinet model ini pernah ada di era Presiden Soekarno.

"Suara publik perlu didengar. Presiden perlu mulai mewujudkan zaken kabinet. Berikan amanah kepada para ahli," kata Mardani saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Mardani, Presiden Jokowi mestinya memiliki raport kinerja para menterinya selama setahun terakhir. Raport ini penting untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau tidak ada raport para Menteri selama setahun ini, kita perlu meragukan keseriusan Presiden membangun negeri," demikian Mardani Ali Sera.