Ogah Diskualifikasi Calon Petahana, KPU Kaur Diadukan Ke DKPP

Ahmad Kabul dan Aprin Taskan Yanto setelah melakukan pelaporan ke DKPP/Repro

Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang tidak dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur berujung pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam hal ini, KPU Kaur diadukan Ketua Dewan Pimpinan Aktivis Bengkulu Raflesia (ABR), Aprin Taskan Yanto, karena tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kaur yang meminta KPU mendiskualifikasi calon petahana, Gusril Pausi.

Gusril dinyatakan terbukti bersalah atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, karena melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Pilkada.

Pejabat yang dimutasi Gusril ialah setingkat eselon II. Yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadis Parpora) Kabupaten Kaur, Jon Harimol, dimutasi menjadi Analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaur, yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Kaur nomor: 188.4.45-693 Tahun 2020.

"Oleh karena itu kita melaporkan hari ini, menanyakan hasil laporan kita beberapa Minggu yang lalu ke DKPP. Orang yang kita laporkan adalah 3 orang komisioner KPU kabupaten Kaur tambah 2 orang KPU provinsi (Kaur)," ujar Kuasa Hukum pengadu, Ahmad Kabul saat ditemui di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Lebih lanjut, Kabul menerangkan konstruksi pokok aduan clientnya terhadap KPU Kaur dimulai dari surat rekomendasi Bawaslu nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020 perihal pelanggaran admnistrasi pemilihan yang dilakukan Bupati Kaur, Gusril Pausi ke KPU Kaur.

Namun, KPU Kaur menganulir seluruh rekomendasi Bawaslu Kaur dan menyatakan Gusril tidak melakukan pelanggaran atas pergantian Jon Harimol sebagai Kadis Parpora.

Padahal, menurut Kabul dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak ada persetujuan mutasi yang diperkuat dengan surat Biro Hukum Kemendagri nomor 180/1932/Biro Hukum, yang ditandatangani Plh Kepla Biro Hukum Kemendagri Erma Wahyuni.

Selain itu, berdasarkan Pasal 71 Ayat 5 UU 10/2016 dinyatakan, "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) UU yang sama, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

"Biro Hukum Kemendagri menjawab surat dari Jon Harimol kepala dinas yang dimutasi, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2 tersebut, dan surat edaran Menteri no.273/487/SJ, bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati tersebut itu melanggar administrasi, karena jelas harus ada persetujuan dari Mendagri (untuk mutasi)," beber Kabul.

"Akan tetapi KPU Kabupaten Kaur tidak melihat ketentuan ini. Ini yang kita pertanyakan, ada apa KPU Kabupaten Kaur tiba-tiba hasil rapat pleno mereka menyatakan tidak mencukupi unsur-unsur pelanggaran administrasi?" sambungnya.

Selain itu, Kabul juga menambahkan argumentasi hukum lainnya untuk membawa perkara ini ke DKPP. Yang mana dibuktikan dengan hasil pleno KPU yang menganulir rekomendasi Bawaslu Kaur hanya ditandatangani 3 anggota KPU Kaur.

"Tidak kompak, tidak sinkron. Ada dari komisioner KPU (Kaur) yang tidak membubuhkan tanda tangan dua orang dari lima orang. Mereka tidak menyertakan tanda tangan," demikian Kabul manambahkan.

Sebagai informasi, aduan pelanggaran etik yang dilaporkan ini disampaikan ke DKPP pada 9 Oktober. Saat ini pelapor menunggu jadwal sidang perkara dari DKPP.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Pernah Dimenangkan Kotak Kosong, Kini Masyarakat Makassar Ingin Appi-Rahman Menang Pilkada
Politik

Pernah Dimenangkan Kotak Kos..

24 November 2020 18:40
Habib Umar Alhamid Ingatkan Ulama Dan Aparat Waspada Adu Domba Memecah Belah Pesatuan
Politik

Habib Umar Alhamid Ingatkan ..

24 November 2020 18:20
Nasir Djamil: RUU Minol Tidak Dimaksudkan Melarang Total Konsumsi Minuman Beralkohol
Politik

Nasir Djamil: RUU Minol Tida..

24 November 2020 18:01
Imigrasi Diduga Terlibat Dalam Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Komisi DPR Minta Hakim Cermat
Politik

Imigrasi Diduga Terlibat Dal..

24 November 2020 17:53
Selain JK, Ada King Maker Lain Yang Ingin Anies Baswedan Jadi Capres
Politik

Selain JK, Ada King Maker La..

24 November 2020 17:42
Seperti APD, Ahli Epidemologi Minta Pemerintah Awasi Potensi Pasar Gelap Vaksin Covid-19
Politik

Seperti APD, Ahli Epidemolog..

24 November 2020 16:57
Kalau Ingin Pemerintahannya Aman, Jokowi Harus Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kalau Ingin Pemerintahannya ..

24 November 2020 16:33
Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus Negara, Biar Nikita Mirzani Urus HRS
Politik

Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus..

24 November 2020 16:31