Hipmi: UU Cipta Kerja, Solusi Bagi Angkatan Kerja Di Indonesia

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sari Pramono/Net

Omnibus Law UndangUndang (UU) Cipta Kerja diyakini bisa menjadi solusi ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja Indonesia.

Sebab, regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sisi perizinan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sari Pramono mengatakan, UU Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha serta memudahkan persyaratan investasi.

Sari berharap, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang menjadi kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak dengan adanya UU ini.

"Kami menilai, UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global," kata Sari dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Dikatakan Sari, pengesahan UU Cipta Kerja dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri.

Menurutnya, UU Cipta Kerja juga bisa menarik investasi yang bisa meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.

"Kami sebagai pengusaha berharap UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat," jelasnya.

Lanjut dia, UU Cipta Kerja bakal meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi, sehingga akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja yang akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Kami berharap, penciptaan lapangan kerja meningkat per tahunnya dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Angka pengangguran yang semakin bertambah akibat dampak pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang harus diatasi melalui UU Cipta Kerja," paparnya.

Pihaknya pun optimis terhadap UU Cipta Kerja karena berbagai persoalan fundamental ekonomi, terutama setelah pandemi Covid-19 dapat diselesaikan, menyangkut kepastian perizinan usaha dan investasi hingga isu ketenagakerjaan.
Sehingga, adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja atau buruh, persoalan kurangnya lapangan kerja diharapkan dapat selesai secara bertahap.

"Melalui UU Cipta Kerja, isu ketenagakerjaan tidak lagi menjadi polemik, tenaga kerja yang berkualitas tentunya memiliki standar kesejahteraan yang mumpuni," demikian Sari.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI Nanggala-402 Karena Usia Uzur, Menhan Harus Lakukan Peremajaan
Politik

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI ..

22 April 2021 17:55
Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?
Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan ..

22 April 2021 17:33
Undang Mendag Dan Mentan, KPK Bahas Kajian Tata Kelola Impor Komoditas
Politik

Undang Mendag Dan Mentan, KP..

22 April 2021 17:31
Tiba Di Kantor Demokrat, Presiden PKS Dan Rombongan Disambut Hangat AHY
Politik

Tiba Di Kantor Demokrat, Pre..

22 April 2021 16:54
Terbesar Di ASEAN, Industri Kaca Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Politik

Terbesar Di ASEAN, Industri ..

22 April 2021 16:46
Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sangat Riskan Kalau Witjaksono Diplot Menteri Investasi
Politik

Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sang..

22 April 2021 16:36
Prabowo Subianto: Pemerintah Dilema, Dahulukan Pertahanan Negara Atau Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Politik

Prabowo Subianto: Pemerintah..

22 April 2021 16:36
Ketua DPR: Jika KRI Nanggala-402 Bermasalah Karena Usia, Alutsista TNI Harus Dimodernisasi
Politik

Ketua DPR: Jika KRI Nanggala..

22 April 2021 16:14