Hipmi: UU Cipta Kerja, Solusi Bagi Angkatan Kerja Di Indonesia

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sari Pramono/Net

Omnibus Law UndangUndang (UU) Cipta Kerja diyakini bisa menjadi solusi ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja Indonesia.

Sebab, regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sisi perizinan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sari Pramono mengatakan, UU Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha serta memudahkan persyaratan investasi.

Sari berharap, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang menjadi kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak dengan adanya UU ini.

"Kami menilai, UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global," kata Sari dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Dikatakan Sari, pengesahan UU Cipta Kerja dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri.

Menurutnya, UU Cipta Kerja juga bisa menarik investasi yang bisa meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.

"Kami sebagai pengusaha berharap UU Cipta Kerja dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat," jelasnya.

Lanjut dia, UU Cipta Kerja bakal meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi, sehingga akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja yang akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Kami berharap, penciptaan lapangan kerja meningkat per tahunnya dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Angka pengangguran yang semakin bertambah akibat dampak pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang harus diatasi melalui UU Cipta Kerja," paparnya.

Pihaknya pun optimis terhadap UU Cipta Kerja karena berbagai persoalan fundamental ekonomi, terutama setelah pandemi Covid-19 dapat diselesaikan, menyangkut kepastian perizinan usaha dan investasi hingga isu ketenagakerjaan.
Sehingga, adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja atau buruh, persoalan kurangnya lapangan kerja diharapkan dapat selesai secara bertahap.

"Melalui UU Cipta Kerja, isu ketenagakerjaan tidak lagi menjadi polemik, tenaga kerja yang berkualitas tentunya memiliki standar kesejahteraan yang mumpuni," demikian Sari.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Sepakat Dengan JK, Mujahid 212: Rakyat Butuh Pemimpin Komplet Seperti Habib Rizieq
Politik

Sepakat Dengan JK, Mujahid 2..

24 November 2020 00:35
Ketum Paguyuban Pasundan: Penyelenggara Pilkada Harus Jamin Keselamatan Pemilih
Politik

Ketum Paguyuban Pasundan: Pe..

23 November 2020 23:58
Disambangi Rombongan DPR, Wali Nangroe Aceh Minta Aceh Lebih Diperhatikan
Politik

Disambangi Rombongan DPR, Wa..

23 November 2020 23:14
Habib Rizieq Tolak Tes Swab Dari Pemerintah, FPI: Lebih Baik Untuk Bantu Kerumunan Di Solo
Politik

Habib Rizieq Tolak Tes Swab ..

23 November 2020 22:23
Defisit APBN Rp 764,9 T, Ekonom: Maaf Bu Sri, Jangan Tipu Paduka Dengan Angin Surga
Politik

Defisit APBN Rp 764,9 T, Eko..

23 November 2020 22:04
Tim Hukum FPI: Sudah Swab Test, Habib Rizieq Dan Keluarga Negatif Covid-19
Politik

Tim Hukum FPI: Sudah Swab Te..

23 November 2020 22:01
Pimpinan DPR RI Dan Delegasi Kunjungi Wali Nangroe Aceh Bahas Otsus
Politik

Pimpinan DPR RI Dan Delegasi..

23 November 2020 21:36
Anies Baca Buku How Democracies Die, Masinton: Dia Menyinggung Dirinya Sendiri
Politik

Anies Baca Buku How Democrac..

23 November 2020 20:42