Perpres Supervisi Jadi Landasan KPK Tangani Kasus

Gedung KPK/Net

Peraturan Presiden 102/2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat membantu Komisi Pemberantasan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang juga berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 beleid tersebut, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain.

Demikian disampaikan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10). 

Dia menjelaskan bahwa Perpres Supervisi merupakan amanah UU. Di mana UU 19/2019 tentang KPK mewajibkan adanya Perpres yang mengatur pelaksanaan supervisi.

“Kemarin memang aparat penegak hukum lain masih menunggu perpres ini untuk sebagai landasan adanya MoU. Sehingga terus terang saja dengan adanya perpres ini membantu bagaimana pemahaman rekan-rekan penegak hukum lain dalam hal penindakan Tipikor," kata Karyoto. 

Menurut Karyoto, dengan adanya perpres ini aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengetahui batasannya dalam menangani sebuah perkara terkait. 

"Karena drafnya kita sempat membaca. Bukan mempersulit ya, tapi ada kepastian sehingga nanti dalam waktu singkat MoU pelaksanaan korsup ini akan segera ditandatangani sehingga bisa dioperasionalkan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Perpres 102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 beleid ini diatur bahwa lembaga antirasuah dapat melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada ayat 2 dijelaskan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Dalam hal pelaksanaan Supervisi membutuhkan penghitungan kerugian negara, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengikutsertakan instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya," begitu bunyi pasal 2 ayat (3), dikutip Bisnis dari Salinan Perpres Supervisi. 

Perpres ini juga mengatur pengambilalihan penanganan kasus yang ditangani Polri dan Kejaksaan oleh KPK. Hal tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 1.

Disebutkan pada ayat 1 berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambilalih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.

"Dalam melakukan Pengambilalihan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi," demikian bunyi pasal 9 ayat 2 Perpres 102/2020.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Pernah Dimenangkan Kotak Kosong, Kini Masyarakat Makassar Ingin Appi-Rahman Menang Pilkada
Politik

Pernah Dimenangkan Kotak Kos..

24 November 2020 18:40
Habib Umar Alhamid Ingatkan Ulama Dan Aparat Waspada Adu Domba Memecah Belah Pesatuan
Politik

Habib Umar Alhamid Ingatkan ..

24 November 2020 18:20
Nasir Djamil: RUU Minol Tidak Dimaksudkan Melarang Total Konsumsi Minuman Beralkohol
Politik

Nasir Djamil: RUU Minol Tida..

24 November 2020 18:01
Imigrasi Diduga Terlibat Dalam Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Komisi DPR Minta Hakim Cermat
Politik

Imigrasi Diduga Terlibat Dal..

24 November 2020 17:53
Selain JK, Ada King Maker Lain Yang Ingin Anies Baswedan Jadi Capres
Politik

Selain JK, Ada King Maker La..

24 November 2020 17:42
Seperti APD, Ahli Epidemologi Minta Pemerintah Awasi Potensi Pasar Gelap Vaksin Covid-19
Politik

Seperti APD, Ahli Epidemolog..

24 November 2020 16:57
Kalau Ingin Pemerintahannya Aman, Jokowi Harus Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kalau Ingin Pemerintahannya ..

24 November 2020 16:33
Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus Negara, Biar Nikita Mirzani Urus HRS
Politik

Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus..

24 November 2020 16:31