Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB, Ketua KAMI: Tuduhannya Tidak Berdasar, Mereka Sejak Awal Memang Tidak Suka

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani/Net

Tuduhan Gerakan Anti Radikalisme-Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) terhadap Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof. Din Syamsuddin dinilai tiudak berdasar.

GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik PNS.

Pelaporan tersebut terkesan mengada-ada dan atas dasar sentimen terhadap personal Din Syamsuddin, gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Sebab, Din Syamsuddin tidak melakukan pelanggaran etik sebagaimana dituduhkan.

Demikian ditegaskan Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani saat duhubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (31/10).

"Pelaporannya berlebihan. Apanya yang dilaporkan? KAMI kan gerakan moral, politiknya pun politik moral. Jadi, mereka melaporkan tuduhan yang tak berdasar," tegas Ahmad Yani.

"Mereka-mereka ini kan yang sejak awal sudah tidak suka sama personalnya Pak Din," imbuhnya menambahkan.

Ahmad Yani curiga, orang-orang yang mengklaim alumni ITB dan melaporkan Din Syamsuddin tersebut diyakini masih orang-orang yang sama, yang beberapa waktu lalu berusaha menyingkirkan Din Syamsuddin dari jabatan wali amanah kampus ITB.

"Mereka ini yang waktu itu berupaya mendongkel Pak Din dari wali amanah ITB. Masih mereka-mereka juga ini jangan-jangan?" kata dia.

Ahmad Yani lantas mengungkapkan bahwa ada pembelahan di internal alumni ITB saat Pilpres 2019 silam. Mereka diketahui ada yang menjadi relawan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi.

"Lagian ini alumni ITB kan terbelah. Ada yang dulu waktu Pilpres 2019 relawan Jokowi ada yang relawan Prabowo. Pilpresnya kan udah selesai. Harusnya udah selesai," tuturnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menyesalkan alumni perguruan tinggi terkesan menjadi corong untuk melegitimasi kekuasaan.

"Harusnya kampus kan jangan jadi alat legitimasi kekuasaan. Cari-cari kesalahan saja mereka ini. Melaporkan tuduhan yang tak berdasar," pungkasnya.

Din Syamsuddin sebelumnya dilaporkan oleh GAR-ITB dengan surat laporan bernomor 05/Lap/GAR-ITB/X/2020. Din Syamsuddin dilaporkan atas tuduhan pelanggaran disiplin PNS dan atau pelanggaran kode etik ASN.

Salah satu pelanggaran Din Syamsuddin yang dituduhkan adalah, mantan Ketua Umum PP Muhamadiyah itu dinilai mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah, yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa.

Tindakan Din itu dinilai melalui pernyataan Din dalam webinar "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19" pada 1 Juni 2020. Din dinilai menunjukkan kekonsistenannya untuk menyuarakan penilaian yang negatif terhadap pemerintah Indonesia.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25