Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI, Harry Azhar Azis saat memberikan sambutan dalam acara webinar bertajuk "Blockchain, Artificial Intelegent dan Big Data (Tantangan dan Peluang Bagi Keluarga Besar HMI)" Sabtu malam (31/10), bercerita tentang pengalamannya semasa studi di Amerika Serikat.
Saat Harry di Amerika ketika study di University of Oregon tahun 1990 ia pernah ditilang di California dan plat nomor mobil yang dikendarainya sedikit rusak dan dikenakan denda 90 dolar AS.
Namun, lantaran satu minggu lagi ia hendak pulang ke Indonesia denda yang harus ditebusnya itu belum sempat dibayarkan.
Namun, ketika tahun 1994, Harry kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan gelar PhD-nya ia memerlukan Surat Izin Mengemudi (SIM) lantaran jarak tempuh antara Oregon dan Oklahoma cukup jauh (perkiraan antara Banda Aceh ke Surabaya).
Kata Harry, mereka (polisi setempat) mengatakan tidak bisa dapatkan SIM, karena masih punya hutang 90 dolar AS yang belum Anda bayar.
"Lho kaget juga saya. Sudah 4 tahun tidak bayar. Akhirnya saya bayar dengan check, dikasih tahu alamatnya, saya bayar lalu besoknya selesai," ujar Harry.
"Apa yang mau saya ambil cerita dari sini? adalah bahwa database soal-soal SIM itu hampir seluruh Amerika itu sama. Jadi kalau kita melakukan di satu tempat, di tempat lain kita pindah, enggak bisa kita ditipu, tidak bisa kita menipu," sambungnya bercerita.
Cerita lain, Harry juga pernah memiliki teman asal Afrika yang diketahui melakukan cheating pada sidang pascasarjana di Universitas Oklahoma dan dia dikeluarkan dari universitas lalu visa-nya dicabut kembali dan dideportasi ke negara asalnya Afrika.
Enam (6) bulan kemudian kawan Harry tersebut ternyata melamar ke perguruan tinggi lain di Amerika Serikat namun tetap ditolak.
"Di sana sekali kamu berbuat salah itu masuk dalam database. Jadi, database itu ada di seluruh perguruan tinggi di Amerika Serikat bahwa orang ini cheating dan karena itu tidak bisa masuk," tuturnya.
Dari dua cerita tersebut, lanjut Harry, ia berharap sistem big data tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Namun, untuk mengetahui berapa angka kemiskinan tiap kota pun masih sangat sulit.
"Harusnya tahun sekian angka kemiskinan di tahun itu langsung keluar, tidak ada? Ini juga satu masalah. Nah ini menunjukkan data-data seperti itu sama sekali tidak sesederhana yang kita bayangkan," ucapnya.
"Dan kita belum menguasai data-data seperti itu," demikian Harry.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menyoal masalah Blockchain, Artificial Intelegent, dan Big Data masih belum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia. Hal itu terlihat dari sejumlah data yang masih belum 'beres' dihampir sebagian besar instansi pemerintahan. 
