Begitu tegas Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono menanggapi pengumuman serentak hasil seleksi CPNS Tahun 2019 pada 30 Oktober 2020. Di mana usai pemberkasan dan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada tanggal 1 hingga 30 November 2020, mereka akan ditetapkan sebagai CPNS per tanggal 1 Desember 2020.
Paryono menjelaskan ada sejumlah verifikasi peserta yang dilakukan, misalnya keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, keterangan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS atau anggota TNI/Polri, dan tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota/bagian dari partai politik (parpol).
“Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN 14/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS,†ujarnya seperti dikutip laman
Setkab, Senin (2/11).
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini BKN akan memroses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi DocuDigital.
Selain itu, BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019, selama tiga hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan.
Hal itu untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing instansi.
“Lebih lanjut, unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN,†ujar Paryono.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2020 tidak serta merta dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 
BERITA TERKAIT: