Badko HMI Sumbagsel Minta Kinerja Pjs Bupati Musi Rawas Dievaluasi

“Harusnya Pjs bupati tidak usah terlalu mencampuri ya, kan sudah ada penyelenggara yang memang memiliki hak penuh untuk urusan paslon. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi kebutuhan penyelenggara, jangan sekali-kali mengambil peran penyelenggara baik KPU dan Bawaslu,” kata Ketum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Bambang Irawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11).

Ia pun menyinggung program pendirian posko Covid-19 di setiap kecamatan hingga desa yang dilakukan Rizali. Menurutnya, program tersebut tidak terlalu efektif dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona.

“Justru kuat dugaan kami, program ini merupakan pesanan oleh salah satu paslon yang bertarung untuk mempersempit ruang gerak kampanye paslon tertentu. Jika benar dugaan itu, kami meminta gubernur mencopot beliau dari jabatan Pjs Bupati,” tegas Bambang.

“Dengan anggaran penanganan Covid-19 di Musi Rawas yang fantastis harusnya dimanfaatkan betul agar program benar-benar efektif dalam pecegahan dan penanganan wabah Covid-19,” tambah Bambang.

Lebih lanjut, Bambang memastikan akan terus mengawasi segala bentuk realisasi anggaran Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Badko HMI Sumbagsel juga akan mengawasi ketat proses pilkada serentak yang dilakukan di 7 kabupaten wilayah Sumsel.

“Kami berharap pilkada serentak ini menjadi ajang tarung ide dan gagasan untuk kemajuan daerah masing-masing bukan menjadi ajang saling membuka aib masing-masing paslon,” tutupnya.