Kopindo: UU Cipta Kerja Permudah Anak Muda Memulai Usaha Dengan Koperasi

Ilustrasi

Omnibus law Undang Undang Cipta Kerja hadirkan kemudahan masyarakat untuk mendirikan koperasi.

Sekretaris Umum Koperasi Pemuda Indonesia (Kopindo), Muhammad Risal, mengatakan ada satu syarat baru dalam pembentukan koperasi yang tertuang dalam regulasi sapu jagat tersebut.

Dalam UU 11/2020, terutama klaster Koperasi dan UMKM pasal 6 ayat 1 disebutkan, syarat pembentukan koperasi primer sekurang-kurangnya dilakukan oleh sembilan orang.

Padahal pada UU sebelumnya, yaitu UU 25/1992 mengenai Perkoperasian diatur bahwa koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.

Beleid baru itu, kata Risal, semakin memudahkan anak muda untuk merintis usahanya.

"Terkait dengan point jumlah minimal pendirian koperasi yaitu 9 orang, kami menganggap tersebut positif dan sepakat untuk hal tersebut, sebab hal itu dapat memudahkan kepada generasi muda untuk memilih badan hukum koperasi dalam merintis usahanya," kata Risal kepada wartawan, Rabu (4/11).

Aturan baru tersebut, kata Risal, akan membawa semangat agar tren kolaborasi milenial saat ini dapat dilembagakan dalam wadah koperasi.

Selama ini Risal melihat sebenarnya milenial cenderung tertarik dengan koperasi, hanya saja banyak yang merasa keberatan dengan syarat pembentukan koperasi sebelumnya yaitu minimal 20 orang.

"Di saat mereka mau mendirikan sendiri koperasi, kadang merasa terlalu ribet, karena harus mengumpulkan minimal 20 orang," ujarnya.

Selain itu, Kopindo melihat dengan dilibatkannya koperasi pada hampir semua sektor usaha, seperti sektor kehutanan, sektor energi listrik, sektor pariwisata dan lainnya, menjadi semangat positif dari UU 11/2020 klaster Koperasi dan UMKM kepada kemajuan koperasi di masa mendatang.

Risal berharap ke depan koperasi dapat diberikan beberapa kemudahan dan kelonggaran. Hal itu berkaca dari aktivitas bisnis koperasi yang langsung bersentuhan dengan tantangan masyarakat terbawah.

"Mungkin perlu diberikan kelonggaran atau insentif pajak, diberikan perlakukan khusus untuk sektor-sektor usaha yang menyangkut kepentingan banyak orang, akses permodalan untuk koperasi lebih di permudah," demikian Risal.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02