Indonesia Resesi, Reshuffle Tim Ekonomi Mendesak Dilakukan

Ekonom muda dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan sejumlah kebijakan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi.

Pertama, pemerintah harus merombak total seluruh Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN), yang pencairannya macet dan konsepnya bermasalah.

“Sebagai contoh kartu pra kerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/11).

Selanjutnya, Bhima meminta agar anggaran kesehatan tahun 2021 dinaikkan. Bukan malah dikurangi hingga minus (-) 71 persen.

Menurutnya, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi gelombang kedua Covid-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada di bawah 3 persen dari PDB.

Bhima menilai, bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi.

“Jangan mengulang kesalahan kartu pra kerja dengan mekanisme yang berbelit-belit, dan timpang secara akses digital,” tegasnya.

Pemerintah, masih kata Bhima, juga perlu mempercepat Program UMKM Go Digital. Jangan sampai yang menikmati bonanza digital adalah barang-barang impor, di saat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13 persen.

Tak kalah penting, Bhima juga menilai reshuflle tim ekonomi mendesak untuk dilakukan segera. Kontraksi ekonomi terjadi karena respon menteri yang kurang cepat dan inkompeten.

“Reshuffle dibutuhkan sebagai penyegaran juga. Ganti dengan sosok profesional dan memiliki senses of crisis untuk percepat eksekusi stimulus PEN baik daam waktu 2 bulan terakhir maupun tahun 2021,” tutupnya.