Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pemerintah diminta berhati-hati dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, Presides AS terpilih Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat jeli terhadap isu HAM.
“Ya soal HAM, intinya Joe Biden itu kan dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat itu mengusung masalah HAM, dualisme dan lain sebagainya,†ucap Hikmahanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/11).
Karakter Biden yang
concern terhadap isu HAM ini pun tentunya akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diambil AS ke depan.
"Ini akan direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya, sehingga kalau di Indonesia, penanganan masalah separtisme atau perang melawan teror ini juga harus hati-hati karena kemungkinan besar Amerika Serikat akan mempermasalahkan dari sisi HAM-nya,†jelasnya.
Berbeda dengan Partai Republik yang mengusung Donald Trump. Hikmahanto mengatakan, Partai Republik tidak mengedepankan HAM dalam setiap kebijakannya.
“Yang penting (di pemerintahan Trump) kalau ada perang lawan saja, dan mereka bersedia untuk menjual senjata dan mengizinkan untuk membawa senjata dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya perang melawan teror, di-
support,†beber rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini.
“Maka, Indonesia harus lebih transparan dalam penanganan masalah separatisme, terorisme (di pemerintahan Biden). Kita mungkin bisa lebih proaktif dalam menjelaskan (soal HAM)," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Hasil pemilihan presiden Amerika Serikat yang telah memenangkan Joe Biden tentu harus menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia. 
BERITA TERKAIT: