Berkedudukan Sebagai Ibukota Negara, Sudah Selayaknya Sertifikat Monas Atas Nama Pemprov DKI Jakarta

Sertifikasi Monas lebih pas jika diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut pengamat kebijakan publik Amir Hamzah/Net

Polemik sertifikasi tanah kawasan Monas masih belum menemukan penyelesaian. Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tarik menarik dengan Sekretariat Negara terkait siapa yang lebih berhak mendapatkan sertifikat Monas.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan sertifikasi tanah Monas atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Namun, usulan Anies Baswedan tidak sejalan dengan keinginan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia.

Terkait hal ini, pengamat kebijakan oublik, Amir Hamzah mengatakan, sangat layak bila sertifikasi Monas diberikan atas nama Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

"Bila kita merujuk undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara dan Monas itu merupakan ikon dari ibukota negara maka sudah selayaknya sertifikatnya atas nama pemerintah DKI Jakarta," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/11).

Menurut Amir, pemerintah pusat tidak perlu khawatir, sebab yang dimiliki Jakarta tidak otomatis menghilangkan hak secara nasional.

Dengan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Jakarta maka tentu pembiayaan dan pengelolaannya akan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

"Sementara bila sertifikasinya ke pusat, jadi terlalu luas tanggung jawab pusat. Kan daerah-daerah lain juga punya ikon. Jadi ini buat menghindari problem yang bisa memberatkan tugas pemerintah pusat," pungkas Amir Hamzah.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30