GPHN RI: Kejagung Harus Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi, Kambing Dan Pakan Ternak Di Kementrian Pertanian

Ilustrasi

Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah di Kementerian Pertanian untuk pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak.

Ketua Umum LSM GPHN RI, Madun Haryadi menegaskan kasus dugaan korupsi tersebut harus secepatnya ditindaklanjuti oleh aparat Kejagung.

Pasalnya kata Madun, perusahaan pemenang tender dalam kegiatan tersebut ternyata tidak memiliki alamat kantor yang jelas alias fiktif.

Menurutnya, hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan LSM GPHN RI di sejumlah daerah terkait penyelenggaraan proyek tersebut.

“Kami menemukan bukti-bukti kuat terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak. Ada kejanggalan pada pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Pasuruan, Probolinggo dan Madura. Setelah kami telusuri, ternyata perusahaannya fiktif,” ujar Madun dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/11).

Madun mengatakan, proyek pengadaan hewan ternak yang menggunakan APBN tahun 2020 ini dilakukan serampangan tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dalam melihat kapabelitas perusahaan yang terkait.

Terbukti, PT Sumekar Nurani Madura yang beralamat di Jl. Raya Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, selaku pemenang puluhan paket tender proyek ternyata fiktif.

Bahkan, saat dilakukan pengecekan, ternyata hanya sebuah gudang bangunan tua tanpa penghuni.

“Kami sudah cek ke lokasi, tidak ada kantor perusahaan itu. Tetapi cuma ada perusahaan pengaspalan jalan dan gilingan batu yang sudah bangkrut,” kata Madun.

Temuan lain yang diungkapkan LSM BPHN, adanya keberadaan PT Karya Master Indonesia yang beralamat Jl. Sambung No.35 Paberasan, Kabupaten Sumenep, selaku pemenang tender pengadaan sapi indukan di Jawa Timur dengan nilai Rp 7 miliar lebih.

Setelah dicek, ternyata juga perusahaan fiktif yang tidak terlihat aktifitas maupun kegiatan perusahaan tersebut.

Kementerian Pertanian juga dinilai ceroboh dalam menyelenggarakan proyek pengadaan pakan ternak di Situbondo yang mencapai lebih dari Rp 9 miliar, di Tegal tercatat Rp 7 miliar serta di Indramayu sebesar Rp 4,7 miliar.

Diduga, pelaksanaan tender hanya digunakan sebagai persyaratan formal yang melibatkan mafia proyek di Kementan.

“Kami menduga banyak terjadi permufakatan jahat dan monopoli proyek yang berpotensi merugikan negara. Dan kami punya bukti-buktinya, termasuk puluhan paket proyek yang diduga bermasalah,” katanya.

Pada bagian lain, penggiat anti korupsi ini juga mengendus dugaan mark up proyek pengadaan barang dan jasa yang melibatkan keluarga Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

“Hasil investigasi kami, menduga adanya peranan putra Menteri Pertanian sebagai pihak yang diuntungkan atas sejumlah proyek di lingkungan Kementan,” ungkapnya.

Selanjutnya, LSM GPHN RI mendesak pihak Kejagung untuk secepatnya melakukan penelitian, penyelidikan serta kajian atas temuan tersebut.

“Kami punya bukti-bukti yang akurat, dan kami siap membantu Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara,” tegas Madun.

Kolom Komentar


Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Komisi XI: Target Pertumbuhan 7 Persen Masih Realistis, Walau Butuh Kerja Keras
Politik

Komisi XI: Target Pertumbuha..

19 April 2021 22:46
Gerindra: Jangan Hanya Jelang Pemilu, Partai Politik Juga Harus Hadir Saat Kondisi Rakyat Sulit
Politik

Gerindra: Jangan Hanya Jelan..

19 April 2021 22:14
Kunjungi Kesultanan Sumenep, LaNyalla Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan Se-Nusantara
Politik

Kunjungi Kesultanan Sumenep,..

19 April 2021 21:57
Bukit Algoritma, Budiman Sudjatmiko Sebaiknya Tidak Tersusupi Investasi Umbar Janji
Politik

Bukit Algoritma, Budiman Sud..

19 April 2021 21:40
Indonesia Indikator: Sandiaga Uno Jadi Menteri Paling Diapresiasi Publik Dan Media
Politik

Indonesia Indikator: Sandiag..

19 April 2021 21:19
Jika Anak-Anak Mega Tak Kompak, BG Jadi Alternatif
Politik

Jika Anak-Anak Mega Tak Komp..

19 April 2021 20:50
Protes KH Hasyim Asyari Dihilangkan Dari Kamus Sejarah Indonesia, PKB: Abu Bakar Ba'asyir Malah Ada
Politik

Protes KH Hasyim Asyari Dihi..

19 April 2021 20:43
Fraksi PKB: Program SIPP Strategis Cegah Perilaku Koruptif Kader Parpol
Politik

Fraksi PKB: Program SIPP Str..

19 April 2021 20:17