Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pemerintah Harus Segera Mitigasi Korban PHK Agar Bisa Keluar Dari Jurang Resesi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Jumat, 13 November 2020, 10:19 WIB
Pemerintah Harus Segera Mitigasi Korban PHK Agar Bisa Keluar Dari Jurang Resesi
Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK/Net
rmol news logo Pemerintah didesak untuk bergerak cepat memitigasi pengangguran baru yang jumlahnya melesat akibat resesi ekonomi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK menilai ada dua program mitigasi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu inkubasi bisnis dan penciptaan wirausaha baru, serta memperbanyak program padat karya.

Program inkubasi bisnis dan wirausaha baru ditujukan bagi mereka yang memiliki keterampilan yang relatif tinggi. Sedangkan proyek padat karya ditujukan bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk menjadi pebisnis.

“Inilah saatnya BUMN kita bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMK dan Koperasi menggarap proyek bersama memitigasi mereka yang di-PHK, maupun angkatan kerja baru yang sulit memperoleh kerja di masa resesi ini,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (13/11).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Itu setelah periode Agustus 2020 terjadi lonjakan pengangguran sebanyak 2,67 juta orang.

Lonjakan tersebut berasal naiknya tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen. Pandemi virus corona baru (Covid-19) membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.

Menurut politisi PKS ini, upaya mitigasi korban PHK merupakan langkah prioritas agar Indonesia mampu keluar dari jurang resesi ekonomi. Jika tidak ada strategi mitigasi yang jelas, tekannya, gelombang PHK yang terjadi saat ini akan menciptakan jutaan masyarakat miskin baru.

“Jangan sampai krisis ekonomi saat ini berkembang menjadi krisis sosial karena salah ‘obat’. BUMN harus menjadi yang terdepan dalam program mitigasi ini,” pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA