Ketua DPD: Jangan Sampai Ada Konflik Di Pilkada Sulut Yang Didominasi Petahana

"DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri telah bersepakat, berdasarkan fungsi dan kewenangan DPD RI, untuk melakukan pengawasan terhadap proses pilkada dengan protokol kesehatan," ujar LaNyalla saat memberi sambutan pembuka dalam FGD di Kantor Gubernur Sulawesi Utara di Manado, Senin (16/11).

Adapun di Sulut, akan ada delapan daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 dan didominasi oleh majunya calon petahana.

Delapan pilkada di Sulut, yakni pemilihan gubernur, pemilihan bupati di Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan.
Juga pemilihan walikota di Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

LaNyalla pun menyoroti banyaknya petahana yang maju pada Pilkada Sulut. Di pilgub saja, 3 pasangan calon didominasi oleh petahana. Mereka adalah Christiani E. Paruntu-Sehan Salim Landjar, Vonny Panambunan-Hendrik Runtuwene, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Christiani E. Paruntu merupakan Bupati Minahasa Selatan 2 periode, dan pasangannya Salim Landjar adalah Bupati Boltim yang juga 2 periode.

Kemudian Vonny Panambunan adalah Bupati Minahasa Utara. Sementara Olly Dondokambey adalah petahana Gubernur Sulut. Belum lagi beberapa pilbup dan pilwalkot di Sulut yang juga diikuti oleh petahana.

"Tak dapat dipungkiri, calon petahana selalu diuntungkan dalam kontestasi pilkada. Kewenangan anggaran yang berada di tangan petahana menciptakan relasi tidak setara dengan calon lain," ucap LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini mengingatkan, sering terjadinya dugaan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat birokrasi untuk membantu pemenangan calon petahana. Dia meminta agar hal tersebut jangan sampai terjadi di Sulut.

"Kita berharap tidak terjadi konflik di Pilkada Sulawesi Utara, kendati didominasi para petahana. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Utara," pesannya.

LaNyalla mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga prinsip-prinsip dalam sistem pemilihan umum yang lazim dipraktekkan di negara yang menyatakan dirinya demokratis.

"Yakni prinsip universalitas, karena setiap orang berhak berpartisipasi, prinsip kesetaraan karena hak suara satu orang bernilai satu suara, dan prinsip kebebasan, karena pilihan seseorang tanpa intervensi siapapun," imbuhnya.

Demokrasi diharapkan agar Indonesia memiliki kepala deerah yang berkualitas. Selain itu juga kepala daerah yang bisa mensejahterakan rakyatnya.

"Kita berkepentingan untuk menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang baik, yang menciptakan kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan," katanya.

Tensi politik saat pelaksanaan Pilkada kerap kali memanas. Meski begitu, LaNyalla mengingatkan agar kerukunan di Sulut tetap terjaga selama Pilkada berlangsung.

"Karena kerukunan di antara kita adalah penguat bangsa. Peribahasa 'Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh' dan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' sejatinya telah tertanam dalam tubuh bangsa ini sejak lama. Menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat, mensyaratkan toleransi, baik antar-individu maupun antarkelompok," paparnya.

Mantan Ketum PSSI ini mengingatkan, toleransi dalam keberagaman merupakan keniscayaan di Indonesia yang memiliki kemajemukan baik agama, suku, ras, dan golongan.

LaNyalla mengatakan, keberagaman Indonesia memang membutuhkan semangat dari semua pihak untuk menciptakan harmonisasi.

"Karena itu, kesetaraaan mesti ditanamkan dalam diri individu dan kelompok, meskipun masing-masing memiliki keberagaman identitas," pungkasnya.