Pemanggilan Anies Bisa Menambah Ketidakpercayaan Publik Kepada Pemerintah

Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan jalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya hari ini/RMOL

Pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah makin meningkat.

Demikian disampaikan pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah, melalui keterangannya, Selasa (17/11).

“Pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya membuat kelompok-kelompok yang awalnya netral makin curiga terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan terhadap penguasa,” ujar Amir.

Menurut Amir, pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya juga bisa memunculkan masalah baru.

“Padahal yang dilakukan Anies melakukan pengawasan terhadap kegiatan pernikahan putri HRS di Petamburan dalam konteks admnistrasi pemerintahan,” jelas Amir, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Amir berpandangan, Polda Metro Jaya sangat tidak proporsional memeriksa Anies terkait pertemuan dengan HRS maupun dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan tidak bisa mencegah kerumunan massa dalam acara di markas FPI.

“Anies sebagai gubernur, segala tindakan mewakili administrasi pemerintahan, konteks kepala daerah sebagai pejabat publik termasuk menemui warganya harus dilihat di situ,” bebernya.

Dikatakan Amir, UU No 30 Tahun 2014 menyebutkan, setiap kepala daerah sebagai pejabat publik tingkat nasional mempunyai tiga kewenangan.

Pertama, kewenangan atributif yang diatur UUD 45, misalnya kepala daerah harus melindungi rakyatnya, wilayahnya, dan menciptakan keamanan.

“Kedua, kewenangan delegasi, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat seperti Anies selaku Gubernur DKI bertemu HRS yang baru datang dari Arab Saudi," sambungnya.

Ketiga, kewenangan mandat, aparat pemprov DKI Jakarta ikut memantau kegiatan pernikahan putri HRS dilihat administrasi pemerintah, yang dilakukan Anies adminstisasi pemerinah mencegah Covid-19.

Selain itu, Amir menambahkan, bila sikap Anies yang berkaitan dengan kegiatan HRS dianggap menyimpang dari aturan maka bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukannya diperiksa oleh Kepolisian.

Anies dijadwalkan diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa (17/11) terkait kerumunan pada pernikahan putri Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11), yang dianggap abai protokol kesehatan Covid-19.

Anies akan dimintai klarifikasi terkait acara pernikahan putri HRS di Petamburan, Jakarta Pusat, yang abai protokol pencegahan virus corona pada Sabtu lalu (14/11).

“Iya kita klarifikasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan ini,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat saat dihubungi, Senin (16/11).

Dalam surat undangan klarifikasi yang beredar, Anies dijadwalkan diperiksa pada pukul 10.00 WIB oleh Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Masih dalam surat itu, Anies diperiksa berdasarkan laporan polisi Nomor LI/279/XI/2020/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 15 November 2020.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Ketua MKD: Kami Akan Gelar Pleno 18 Mei Untuk Bahas Azis Syamsuddin
Politik

Ketua MKD: Kami Akan Gelar P..

16 Mei 2021 17:56
Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilarang, PKS: Memang Debatable, Tinggal Cara Pandangnya Saja
Politik

Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilar..

16 Mei 2021 17:37
Kalangan Milenial Apresiasi Sikap Puan Maharani Yang Minta Kedatangan WNA Ditunda
Politik

Kalangan Milenial Apresiasi ..

16 Mei 2021 17:32
PKS Nyatakan Lima Sikap Perihal Kekerasan Israel Terhadap Rakyat Palestina
Politik

PKS Nyatakan Lima Sikap Peri..

16 Mei 2021 17:19
Eddy Soeparno Minta Pemprov Jabar Bersiap Hadapi Gelombang Covid-19
Politik

Eddy Soeparno Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 16:57
Belajar Dari Tragedi Kedung Ombo, Ketua DPD Minta SOP Keselamatan Objek Wisata Ditingkatkan
Politik

Belajar Dari Tragedi Kedung ..

16 Mei 2021 16:11
Ziarah Kubur Dilarang Tapi Ancol Membludak, Ketum PKB: Kebijakan Jangan Mengorbankan Rakyat!
Politik

Ziarah Kubur Dilarang Tapi A..

16 Mei 2021 14:14
Novel Baswedan Dinilai Berlebihan Sebut TWK Upaya Terakhir Matikan KPK
Politik

Novel Baswedan Dinilai Berle..

16 Mei 2021 14:06