Bacaan Publik, Ada Ketidakadilan Perlakuan Antara Habib Rizieq-Anies Dengan Gibran

Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid/RMOL

Adanya perbedaan perlakuan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terkait penegakkan protokol kesehatan oleh pemerintah menyisakan tanda tanya.

Pasalnya, ketika pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh pendukung Habib Rizieq bahkan hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dipanggil Polda Metro Jaya.

Menurut Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid ada aspek keadilan yang tidak ditegakkan oleh penegak hukum itu sendiri dalam hal penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Sebab, dalam proses pendaftaran Calon Kepala Daerah pun banyak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Namun tidak ditindak tegas hingga diperiksa seperti orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

"Soal pemanggilan Anies. Di Pilkada itu hampir setiap kabupaten kota melanggar protokol kesehatan. Di Solo, Jawa Tengah itu juga ramai. Dan Bawaslu juga menyoal itu. Tapi cuman sebatas mengingatkan," ujar Abdul Hamid saat menjadi bintang tamu dalam acara Ngobrol Bareng Bang Ruslan, yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa sore (17/11).

"Jadi menurut saya poin keadilan tidak ditegakkan dalam hal protokol kesehatan ini," imbuhnya.

Atas dasar itu, Cak Hamid sapaan karib Direktur Visi Indonesia Strategis menilai, publik pun dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap perbedaan perlakuan kepada Habib Rizieq hingga Anies Baswedan diperiksa.

"Jadi menurut saya, itulah kenapa kemudian lagi-lagi ketika Habib Rizieq ini melakukan pelanggaran kemudian orang ramai. Di banyak hal orang banyak kecewa ketika pendukung si A berbeda dengan Habib Rizieq perlakuannya. Ini juga lucu," demikian Cak Hamid.

Pada 11 September 2020, Bawaslu Surakarta menilai dua bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Surakarta melanggar prokes. Lembaga pengawas pemilu itu langsung mengirim surat peringatan kepada dua paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo.

Kementerian dalam Negeri mencatat setidaknya 260 Bapaslon dalam Pilkada serentak 2020 telah melanggar protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 saat proses pendaftaran Bapaslon Pilkada.

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Dua Posisi Bintang Tiga Kosong, Listyo Sigit Bakal Mutasi Besar-besaran
Politik

Dua Posisi Bintang Tiga Koso..

23 Januari 2021 07:48
Kemendagri: Vaksinasi Butuh Peran Pemda, Termasuk Ketersediaan Anggaran
Politik

Kemendagri: Vaksinasi Butuh ..

23 Januari 2021 04:39
Budiman Sudjatmiko Diangkat Komisaris PTPN, Don Adam: Semoga Bisa Cicil Utang
Politik

Budiman Sudjatmiko Diangkat ..

23 Januari 2021 03:02
Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Jangan Cuma Asyik Berkompetisi Tapi Lupa Berkolaborasi
Politik

Sandiaga Uno: Pelaku UMKM Ja..

23 Januari 2021 02:00
Dapilnya Banjir, Maman Imanulhaq: Fungsi Sungai Sudah Tidak Berjalan Optimal
Politik

Dapilnya Banjir, Maman Imanu..

23 Januari 2021 01:20
Pengamat Internasional: Peluang JK Di 2024 Terbuka Lebar Lewat Joe Biden
Politik

Pengamat Internasional: Pelu..

23 Januari 2021 00:16
Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot Semarang Diklaim Tidak Ada Temuan Serius
Politik

Evaluasi Bawaslu, Pilwalkot ..

22 Januari 2021 23:40
Kolaborasi Dengan Agen Travel Online, Sandiaga Uno Komitmen Kembangkan Desa Wisata
Politik

Kolaborasi Dengan Agen Trave..

22 Januari 2021 22:17