Ketum Ansor: Pemerintah Tidak Punya Alasan Untuk Tunda Pilkada

Sebab dia melihat, pemerintah dan penyelenggara pemilu tidak lagi memiliki alasan lain untuk menunda pilkada di masa pandemi Covid-19 ini.

"Kenapa harus ditunda? Sementara keamanan sudah diterapkan. Setiap tahapan pilkada sudah diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Yaqut melalui siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).

Dalam proses pelaksanaan tahapan yang sudah dan akan berjalan, sosok yang kerap disapa Gus Yaqut ini menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memiliki instrumen regulasi untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Sehingga menurutnya, tahapan Pilkada 2020 akan berjalan baik. Meski pada masa sebelumnya masih ada beberapa catatan yang ditemukan oleh banyak pihak mengenai pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

"Dengan segala kekurangannya, sudah lumayan," ucap Politisi PKB ini.

Adapun di kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal mengatakan, tahapan Pilkada sampai saat ini relatif kondusif dan terkendali.

"Di masa pandemi Covid-19, mekanismenya (pelaksanaan tahapan Pilkada) melalui protokol kesehatan Covid-19 tertuang dalam PKPU 13/2020," jelasnya.

Dia mengungkapkan, daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi, sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan.

Oleh karena itu, Safrizal mengajak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam seluruh tahapan Pilkada yang tersisa untuk bisa berpedoman pada protokol kesehatan. Serta menjadikan momentum pesta demokrasi ini sebagai ajang melawan Covid-19.

"Dengan pilkada ini sebagai momentum perlawanan Covid-19, di daerah yang melaksakan Pilkada marak dan masif membagikan bahan kampanye berupa masker, hand sanitizer, sabun, alat atau mesin mencuci tangan," demikian Safrizal.