Jerry mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 ini sepatutnya tidak dilanjutkan. Namun dia memperkirakan, hal itu bakal ditentang oleh pemerintah dan termasuk DPR.
"Saya kira tetap akan ditentang jika dibatalkan," ujar Jerry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).
Alasan yang seringkali dilontarkan pemerintah untuk melanjutkan Pilkada tahun ini, dibeberkan Jerry, adalah mengenai perbaikan penanganan Covid-19.
Di mana nantinya, diharapkan para pemimpin-pemimpin daerah yang baru bisa lebih maksimal menangani infeksi virus asal Wuhan, China tersebut.
Pun begitu, alasan lainnya adalah menganai masa kerja 270 kepala daerah yang sudah habis, dan tidak mungkin bisa digantikan dengan pejabat sementara (Pjs), pelaksana tugas (Plt) dan atau pelaksana harian (Plh), karena dianggap tidak akan bisa maksimal menangani Covid-19 .
"Jadi presiden tetap akan menolak Pilkada Serentak ditunda," kata Jerry.
Oleh karena itu, Jerry melihat kesan ngotot pemerintah tetap menggelar Pilkada bukanlah karena alasan-alasan tersebut. Melainkan, adanya hubungan antara elit yang sedang berkuasa dengan para calon kepala daerah.
Terang benderang, Jerry menyebut dua nama yang memiliki hubungan langsung dengan Presiden Joko Widodo. Yaitu, putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Presiden, Bobby Nasution.
"Tak mungkin lah ditunda. Karena ada putra Jokowi, Gibran Rakabuming, yang bertarung di Solo dan anak mantunya, Bobby Nasution, yang ikut Pilkada di Medan," demikian Jerry Masie.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pilkada Serentak 2020 yang masih tetap berlanjut seluruh tahapannya, kembali dikritik Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. 
