Yusril Ihza Mahendra: Presiden Saja Tidak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Instruksi Mendagri

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra/Ist

Penerbitan Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah.

"Instruksi Mendagri 6/2020 tidak dapat menjadi dasar memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, pada hakikatnya Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, dan sejenisnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam UU 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019, jelas Yuzril, tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Suharto.

"Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Ia melanjutkan, kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Posisi presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih dan melantiknya.

"Dengan demikian, presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan walikota beserta wakilnya," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Ujang Komarudin: Penangkapan Edhy Prabowo Sama Persis Dengan Presiden PKS Di Era SBY
Politik

Ujang Komarudin: Penangkapan..

01 Desember 2020 12:50
Anies Baswedan Positif Covid-19, Tertular Dari Wagub Ariza?
Politik

Anies Baswedan Positif Covid..

01 Desember 2020 12:25
Apresiasi Sikap Anies, Alvin Lie: Pejabat Dan Tokoh Masyarakat Memang Sebaiknya Terbuka Jika Terpapar Corona
Politik

Apresiasi Sikap Anies, Alvin..

01 Desember 2020 12:18
Eri-Armuji Unggul Di Semua Segmen, Machfud-Mujiaman Menang Di Kalangan Pemilih Asal Madura
Politik

Eri-Armuji Unggul Di Semua S..

01 Desember 2020 12:00
Hampir 3 M: Dana Kampanye Dadang-Sahrul Paling Besar Di Pilbup Bandung 2020
Politik

Hampir 3 M: Dana Kampanye Da..

01 Desember 2020 11:59
Pilkada 8 Hari Lagi, Anggota DPR Gerindra: Jaga Persatuan Hindari Pepecahan
Politik

Pilkada 8 Hari Lagi, Anggota..

01 Desember 2020 11:43
Gegara Pasang Foto Risma, Tim Machfud-Mujiaman Dilaporkan PDIP Surabaya
Politik

Gegara Pasang Foto Risma, Ti..

01 Desember 2020 11:32
Kutuk Sikap Prabowo, Babe Ridwan: Stok Maaf Saya Sudah Habis Buat Dia!
Politik

Kutuk Sikap Prabowo, Babe Ri..

01 Desember 2020 11:24