Pakar: Instruksi Mendagri Soal Prokes Covid-19 Tidak Bisa Memberhentikan Kepala Daerah

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid/Net

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala daerah. Sebab, Instruksi Mendagri terkait pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut bukan produk hukum yang berisi perangkat norma atau kaidah "rechtsregel" yang mempunyai sifat memaksa.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid, di Jakarta, Jumat (20/11).

"Instruksi Mendagri bukan fasilitas hukum untuk pemberhentian kepala daerah. Pada hakikatnya suatu instruksi merupakan perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau petunjuk dari atasan kepada bawahan jika dalam sebuah lingkungan instansi atau jabatan. Dengan demikian secara teoritis beleeid atau instruksi itu bukan merupakan produk yang bersifat hukum yang pada dasarnya memuat perangkat norma dan kaidah," ujarnya.

Menurut Fahri Bachmid, dalam teori perundang-undangan, instruksi tidak berada dalam struktur dan hirarkis peraturan perundang-undangan, dan jika mengacu pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang undangan terdiri dari:

UUD NRI Tahun 1945; Ketetapan MPR; UU/Perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Perda Provinsi; dan Perda kab/kota. Dengan demikian maka beleeid selain dari jenis perundang-undangan seperti yang diatur oleh UU PPP adalah bukan bersifat "regeling" atau mengatur yang dapat mengatur sanksi ataupun larangan terhadap sesuatu.

"Terkait dengan materi muatan instruksi sepanjang berkaitan dengan sanksi pemberhentian kepala daerah yang diangap serta dapat dikualifisir melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular; dan serta berbagai peraturan derifatif dari UU Kekarantinaan Kesehatan adalah kurang proporsional serta cenderung eksesif.

Disebutkan Fahri Bachmid, ada semacam surplus kebijakan yang pada akhirnya instruksi tersebut sulit dan tidak dapat dieksekusi karena tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri. Menurutnya, jika dilihat dari optik hukum tata negara, proses pengisian kepala daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dengan mengedepankan prinsip daulat rakyat.

Dengan begitu, lanjut Fahri Bachmid, secara teoritik proses pemberhentian kepala daerah tentunya melalui mekanisme yang melibatkan rakyat yaitu lembaga perwakilan (DPRD). Secara khusus prosudur pemberhentian kepala daerah telah diatur sedemikian rupa dalam UU 23/2014 khususnya ketentuan norma pasal 79 sampai dengan pasal 82 terkait Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Secara teknis yuridis, konstruksi pranata pemakzulan atau impeachment kepala daerah yaitu melalui pintu DPRD setempat dan kemudian diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD apakah kepala daerah atau wakil kepela daerah itu dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, atau MA memeriksa dugaan pelanggarannya menurut hukum," tutur Fahri Bachmid.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa secara konstitusional, tindakan pemberhentian kepala daerah hanya dapat dilakukan dengan alasan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung, serta prosudur yang ketat berkaitan dengan proses pemakzulan kepala daerah sebagaimana telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.

Pemberhentian seorang kepala daerah harus "pure" berdasarkan postulat-postulat hukum, dan tidak bisa secara politis, karena itu sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.

"Sehingga saya berpendapat bahwa Instruksi Mendagri bukan merupakan suatu instrumen serta fasilitas hukum yang memadai untuk melakukan tindakan pemberhentian kepala daerah, karena materi muatan hukum mengenai pemberhentian kepala daerah adalah materi UU, bukan materi kebijakan teknis yang derajatnya dibawah UU," imbuhnya.

"Saya melihat UU 23/2014 cukup jelas mengatur kebutuhan hukum terkait hal yang demikian, sehingga tidak perlu difasilitasi dengan instrumen atau beleeid berupa instruksi, sebab nantinya akan berpotensi menimbulkan berbagai prasangka serta tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat, yang pada ahirnya menguras energi bangsa ini dengan ragam perdebatan yang destruktif," tutup Fahri Bachmid menambahkan.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Politik Uang Makin Mengakar Akibat Buruknya Sistem Lingkungan Politik
Politik

Politik Uang Makin Mengakar ..

27 Januari 2021 08:03
Presiden Jokowi Akan Disuntik Vaksin Sebelum Melantik Komjen Sigit Jadi Kapolri
Politik

Presiden Jokowi Akan Disunti..

27 Januari 2021 07:48
Putri Gus Dur Lempar Tanya Soal Wajib Jilbab Alasan Cegah Nyamuk
Politik

Putri Gus Dur Lempar Tanya S..

27 Januari 2021 06:10
Jokowi Berduka Sehari Setelah Bersyukur, Said Didu: Katanya Sukses...
Politik

Jokowi Berduka Sehari Setela..

27 Januari 2021 03:43
Pamer Foto Jokowi Dan Biden, Menlu Retno Kena Tegur Komisi I DPR
Politik

Pamer Foto Jokowi Dan Biden,..

27 Januari 2021 02:53
RUU Pemilu Jangan Sampai Bikin Gaduh
Politik

RUU Pemilu Jangan Sampai Bik..

27 Januari 2021 02:09
Gerakan Nasional Wakaf Uang, Iwan Sumule: Negara Bangkrut?
Politik

Gerakan Nasional Wakaf Uang,..

27 Januari 2021 00:33
Semprot Ali Lubis, Ariza Patria: Harusnya Paham Tugas Partai
Politik

Semprot Ali Lubis, Ariza Pat..

26 Januari 2021 23:38