Pimpinan Komisi I: Yang Berhak Bubarkan Ormas Kemenkumham, Bukan Urusan Pangdam

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari/Net

Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang meminta agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan karena dianggap suka mengatur sendiri di Indonesia, menuai polemik.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, yang berhak membubarkan sebuah organisasi massa adalah Kementerian Hukum dan HAM, bukan ranahnya TNI atau Pangdam Jaya.

"Kalau FPI adalah ormas, maka yang berhakmembubarkan adalah Kementeria Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri, kira-kira begitu. Bukan urusan Pangdam Jaya-lah itu," kata Abdul Kharis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Disinggung mengenai pernyataan tegas Pangdam Jaya tersebut dinilai ada unsur politis, Abdul Kharis menjawabnya diplomatis.

Politisi senior PKS ini merasa terkejut dengan pernyataan Pangdam Jaya tersebut.

"Tidak tahu ini, saya juga kaget ada pernyataan-pernyataan begini. Ya tidak tahu (berunsur politis), nanti kita cari konfirmasinya," kata Abdul Kharis.

Yang jelas, lanjut Abdul Kharis, dia menegaskan bahwa bukan tupoksi TNI untuk menurunkan baliho, apalagi meminta agar sebuah organisasi massa dibubarkan.

"Itu bukan tugas dia. Tugas dia boleh membantu, misalnya aspek keamanan, kemudian Satpol PP enggak berani berangkat sendiri, boleh. Tapi mestinya yang dimintai bantuan polisi dulu lah. Gitu. Jangan ini polisinya elegan, tentaranya malah seperti ini," tandasnya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq merupakan perintahnya. Dia menyebut baliho itu beberapa kali diturunkan tapi dipasang lagi.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu," kata dia.

Tidak sampai di situ, Dudung juga menegaskan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

Kolom Komentar


Video

Langgar Aturan, Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Boyolali

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Batal Divaksin Pertama, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Saat-saat HRS Dipindahkan

Kamis, 14 Januari 2021

Artikel Lainnya

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah
Politik

Rocky Gerung: Demokrasi Itu ..

15 Januari 2021 19:54
Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial
Politik

Resmikan Studio Digital, Air..

15 Januari 2021 19:39
Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan
Politik

Buka Kongres KAHMI, Jokowi M..

15 Januari 2021 19:27
Ketua MPR Berharap KAHMI Ikut Andil Dalam Vaksinasi Covid-19
Politik

Ketua MPR Berharap KAHMI Iku..

15 Januari 2021 18:46
PKB: Negara Gagal Lindungi Warganya Kalau Kasus Penembakan FPI Mangkrak
Politik

PKB: Negara Gagal Lindungi W..

15 Januari 2021 18:05
Seribu Persen Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri, Golkar Siap Amankan Pilihan Jokowi
Politik

Seribu Persen Dukung Listyo ..

15 Januari 2021 18:00
Penembakan FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Nasir Djamil: Komnas HAM Main Aman
Politik

Penembakan FPI Bukan Pelangg..

15 Januari 2021 17:15
Plt. Ketua KPU Bakal Jalankan Sanksi Dari DKPP Kepada Arief Budiman
Politik

Plt. Ketua KPU Bakal Jalanka..

15 Januari 2021 17:12