Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Kantor Desa Bak Istana Merdeka Dikritik, Ketua DPD RI: Dana Desa Untuk Perekonomian Desa, Bukan Bangunan Megah

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Sabtu, 21 November 2020, 10:34 WIB
Kantor Desa Bak Istana Merdeka Dikritik, Ketua DPD RI: Dana Desa Untuk Perekonomian Desa, Bukan Bangunan Megah
Kantor Desa Cempaka di Lampung yang mirip Istana Merdeka/Net
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritik pembangunan Kantor Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, Provinsi Lampung, yang mirip Istana Merdeka. Pembangunan kantor desa yang terkesan mewah itu dikritik lantaran menggunakan dana desa.

"Dana desa tidak sepantasnya untuk membangun kantor desa supaya terlihat megah," kata LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Sulawesi Teneggara, Sabtu (21/11).

Kantor Desa Cempaka yang mirip Istana Merdeka itu menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Kantor desa yang baru jadi itu seperti versi kecil Istana Merdeka, tempat Presiden Republik Indonesia berkantor.

Pada Kantor Desa Cempaka terlihat pilar-pilar tinggi megah yang mencolok. Sama seperti di Istana Merdeka, terlihat lambang Garuda Pancasila tepat di tengah atap gedung.

Kemegahan Kantor Desa Cempaka dipamerkan di media sosial oleh jajaran perangkat desa. Pembangunan kantor desa mewah itu menghabiskan biaya hampir Rp 400 juta dengan menggunakan anggaran dana desa tahun 2020.

LaNyalla mengingatkan, dana desa seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi warga. Kantor desa kurang memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum.

"Peruntukan dana desa fokusnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa menstimulasi ekonomi desa. Kantor desa itu kan yang pakai cuma kepala desa dan perangkatnya. Tidak ada gunanya bagi warga," kata LaNyalla.

Senator asal Dapil Jawa Timur itu menegaskan, perangkat desa harus paham betul soal penggunaan dana desa. LaNyalla mempertanyakan apa fungsi membangun kantor desa yang megah hingga mengeluarkan dana besar.

"Dana desa harus digunakan untuk peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa," sambung LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Dia berharap, perihal anggaran dana desa digunakan untuk membangun kantor desa megah seperti di Desa Cempaka tidak terjadi lagi.

"Senator juga harus ikut mengawasi. Jangan kebobolan seperti di Desa Cempaka yang ingin punya kantor seperti Istana malah banyak menghabiskan uang yang seharusnya untuk rakyat," tandasnya.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA