Pangdam Jaya Perintahkan Turunkan Baliho, Mantan Danjen Kopassus: TNI Memang Perlu Turun Tangan

Tindakan tegas Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, dapat apresiasi mantan Danjen Kopassus/Net

Ketegasan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dengan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib Riziew Shibab dan FPI yang dianggap melanggar aturan masih jadi kontroversi yang di masyarakat.

Ada yang menilai aksi aparat TNI atas perintah Pangdam Jaya itu telah menyalahi tupoksi dari TNI. Karena, urusan penertiban baliho atau spanduk adalah wewenang dari pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP.

Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Politikus PKS ini menyebut pemerintah seharusnya berpikir untuk bersaing dengan kemajuan negara lain, bukan mengerahkan alat negara ke Petamburan demi sebuah tujuan praktis.

“Kalau komitmennya adalah untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan efektivitas atasi Covid-19, mestinya pemerintah tidak bersaing dengan gubernur DKI maupun dengan HRS di Petamburan,” kritik Hidayat.

Namun demikian, tak sedikit pula yang mendukung tindakan Pangdam Jaya tersebut. Salah satunya datang dari mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Lodewijk Freidrich Paulus.

Purnawirawan jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Sekjen Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Pangdam Jaya. Menurutnya, sikap tegas tersebut tepat dalam rangka menciptakan ketertiban umum.

"Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. TNI memang perlu turun tangan," ujar Lodewijk di Jakarta, Sabtu (21/11).

Tak hanya mengakui memerintakan jajaran Kodam Jaya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab, Dudung Abdurachman juga menyatakan ketegasannya untuk membubarkan FPI.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Saatnya Komnas HAM Diberi Kewenangan Seperti KPK
Politik

Saatnya Komnas HAM Diberi Ke..

16 Mei 2021 03:22
Kutuk Serangan Israel, Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Segera Bantu Rakyat Palestina
Politik

Kutuk Serangan Israel, Ketua..

16 Mei 2021 02:49
KAMI Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Nyata Bantu Palestina
Politik

KAMI Desak Pemerintah Lakuka..

16 Mei 2021 01:15
Sesalkan Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI: Pemerintah Harus Adil Dan Berpihak Kepada Buruh Lokal
Politik

Sesalkan Serbuan Tenaga Kerj..

16 Mei 2021 00:55
Guru Besar UGM Harap 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Berjiwa Ksatria
Politik

Guru Besar UGM Harap 75 Pega..

15 Mei 2021 21:35
Korona Watch Apresiasi Ketua KPK Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK
Politik

Korona Watch Apresiasi Ketua..

15 Mei 2021 21:28
Peluang Capres 2024, Tidak Menutup Kemungkinan Nasib Ganjar Akan Sama Dengan Jokowi
Politik

Peluang Capres 2024, Tidak M..

15 Mei 2021 20:53
Kutuk Israel, Ini Delapan Langkah Politik Partai Ummat Bagi Palestina
Politik

Kutuk Israel, Ini Delapan La..

15 Mei 2021 20:40