Dukung Ketegasan Pangdam Jaya, Forkoma PMKRI: Pembersihan Baliho Sesuai Tupoksi TNI

Pembersihan baliho Habib Rizieq Shihab/Net

Ketegasan prajurit TNI Kodim 0503 Jakarta Barat bersama Polri menurunkan spanduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieg Shihab atau HRS yang terpasang di kawasan Petamburan-Slipi, Jakarta Barat, panen apresiasi.

Salah satunya disampaikan Ketua Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI), Hermawi Taslim.

Taslim menilai, pencopotan spanduk dan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab sudah sesuai dengan tupoksi TNI, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).  

Spanduk dan baliho yang dicopot antara lain bertuliskan "Ayo Revolusi Akhlaq".

“Kami menyampaikan penghargaan dan sekaligus dukungan kepada TNI yang bersikap tegas mencopot baliho dan spanduk HRS," kata Taslim melalui keterangannya, Sabtu (21/11).

Forkoma PMKRI berpandangan, spanduk dan baliho yang terpasang bernada hasutan, fitnah, dan rongrongan terhadap kewibawaan pemerintah yang sah.

"Pembersihan baliho sesuai tupoksi TNI yang telah diatur dalam UU TNI yakni operasi militer nonperang," kata Taslim yang juga Eksponen Forum Komunikasi Cipayung.

Taslim menambahkan, penurunan spanduk dan baliho tidak boleh dilihat dari aspek fisik saja, tapi harus lebih substantif sebagai upaya yang nyata dan terencana memecah belah kesatuan bangsa, merusak sendi-sendi bernegara dan bersifat provokatif.

"Forkoma PMKRI menyatakan dukungan atas tindakan tegas TNI ini untuk memastikan terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan harmonis," tegas Taslim.

Wakil Ketua Umum DPP Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia Pergerakan (Peradi Pergerakan) ini kemudian mengutip UU TNI yang sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas pokok yang harus diemban setiap prajurit.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Secara spesifik, advokat senior ini menunjuk pasal 7 ayat (2) UU TNI 2004, yang memuat tugas pokok TNI itu yang dilakukan dengan:
a. Operasi militer untuk perang.
b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3) Mengatasi aksi terorisme.
4) Mengamankan wilayah perbatasan.
5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
6) Melaksanakan  tugas  perdamaian  dunia sesuai dengan kebijakan  politik luar negeri.
7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.
10) Membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
11) Membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat    kepala  negara dan  perwakilan pemerintah asing  yang  sedang  berada  di Indonesia.
12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam,  pengungsian,  dan  pemberian bantuan kemanusiaan.
13) Membantu  pencarian  dan  pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta
14) Membantu pemerintah  dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Menurut Taslim, sebenarnya, narasi provokatif dan perlawanan terhadap pemerintah yang sah ataupun melawan ideologi negara sudah menjadi alasan strategis negara mengambil tindakan keras terhadap ormas tersebut.

“Sesuai UU TNI, diharapkan tidak hanya berhenti pada pencopotan baliho atau spanduk saja, tetapi pemerintah dan TNI harus mengambil tindakan tegas terhadap Rizieq Shihab dan organisasinya," papar Taslim, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

"Tantangannya adalah, Rizieq Shihab tidak berdiri sendiri karena banyak elite politik Indonesia memanfaatkannya. Ini sebenarnya menjadi momentum bagi negara untuk mengembalikan kewibawaannya. Tidak hanya kewibawaan pemerintah tetapi juga kewibaan negara,” demikian Taslim.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Harapan Pimpinan DPR, Jenderal Sigit Lebih Humanis Dan Aspiratif
Politik

Harapan Pimpinan DPR, Jender..

27 Januari 2021 13:56
Kecepatan Penyebaran Covid-19 Yang Tembus 1 Juta Kasus Harus Diimbangi Penguatan 3T Dan Pembatasan Mobilitas
Politik

Kecepatan Penyebaran Covid-1..

27 Januari 2021 13:48
Peluang JK Di Pilpres 2024 Terbuka Jika Mulai Dekati Nasdem, PAN, PKS Dan PPP
Politik

Peluang JK Di Pilpres 2024 T..

27 Januari 2021 13:41
Wisma Atlet Mulai Penuh, Bamsoet Minta Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Layanan RS
Politik

Wisma Atlet Mulai Penuh, Bam..

27 Januari 2021 13:35
Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai Bakal Calon Ketua Umum Ikatan Alumni ITB
Politik

Tokoh ICMI Ini Maju Sebagai ..

27 Januari 2021 13:17
Legislator PKS Tidak Habis Pikir WNA China Masih Bisa Masuk Indonesia
Politik

Legislator PKS Tidak Habis P..

27 Januari 2021 13:13
Sudah Tembus Sejuta, Dimana Letak Keberhasilan Penanganan Pandemi Covid-19?
Politik

Sudah Tembus Sejuta, Dimana ..

27 Januari 2021 12:58
Covid-19 Tembus Sejuta, PKS: Jangan Malah Biarkan WN China Masuk Di Tengah PPKM
Politik

Covid-19 Tembus Sejuta, PKS:..

27 Januari 2021 12:41