FPI Belum Terdaftar Di Kemendagri, Ormas Sayap PDIP: Berarti Ilegal, Pemerintah Berhak Bubarkan

Ketua PP Bamusi, Faozan Amar/Net

Status keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) mulai dipertanyakan. Hal ini seiring dari pernyataan Kapuspen Kemendagri Benny Irwan yang menyebut bahwa ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu belum terdaftar lagi di kementeriannya.

Organisasi sayap PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) pun menyayangkan hal tersebut.

Ketua PP Bamusi, Faozan Amar menjelaskan bahwa pada dasarnya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dijamin oleh UU. Namun demikian, hak tersebut juga harus dipenuhi oleh kewajiban warga negara sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU.

“Dan itu berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/11).

Atas dasar itu, FPI sebagai ormas juga harus memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan untuk bisa menjadi organisasi yang legal di negeri ini. Di mana sejak tahun 2019 hingga saat ini, FPI belum terdaftar di Kemendagri karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi.

“Tanpa itu berarti ilegal dan jika melanggar pemerintah berhak untuk membubarkan,” sambung Faozan Amar.

Menurutnya, Habib Rizieq sebagai pimpinan tertinggi FPI harus memberi teladan dengan menaati aturan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

“Jangan hanya mengkritik saja. Beri contoh yang baik,” ujarnya.

“Mari seimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, agar terwujud keadilan bagi seluruh rakyat,” demikian Faozan Amar.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat
Politik

Manfaat Perkebunan Disedot O..

21 Januari 2021 07:46
Budiman Sudjatmiko: Pernyataan Pandji Sebaiknya Dibantah, Tapi Tidak Usah Diadukan Ke Polisi
Politik

Budiman Sudjatmiko: Pernyata..

21 Januari 2021 07:25
Angkat Bicara Soal Banjir Kalsel, Greenpeace: Pemerintah Perlu Mereview Izin Kelola Lahan
Politik

Angkat Bicara Soal Banjir Ka..

21 Januari 2021 04:25
Kenang Mulyadi Tamsir Korban SJ-182, Aminuddin Maruf: Tidak Ada Kalimat Terucap Selain Penuh Kesantunan Dan Senyuman
Politik

Kenang Mulyadi Tamsir Korban..

21 Januari 2021 02:25
WALHI: 30 Persen Batas Kawasan Hutan Dihapus Perparah Bencana Hidrometeorologi
Politik

WALHI: 30 Persen Batas Kawas..

21 Januari 2021 01:18
Dukung Vaksin Merah Putih, Erick Thohir: Sayang Sekali Kalau Rp 70 Triliun Mengalir Ke Luar Negeri
Politik

Dukung Vaksin Merah Putih, E..

20 Januari 2021 23:32
Tata Kelola Pendidikan Jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Guru
Politik

Tata Kelola Pendidikan Jadi ..

20 Januari 2021 22:43
KPU Sampaikan Jawaban Ke MA Atas Banding Eva-Deddy
Politik

KPU Sampaikan Jawaban Ke MA ..

20 Januari 2021 21:43