FPI Belum Terdaftar Di Kemendagri, Ormas Sayap PDIP: Berarti Ilegal, Pemerintah Berhak Bubarkan

Ketua PP Bamusi, Faozan Amar/Net

Status keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) mulai dipertanyakan. Hal ini seiring dari pernyataan Kapuspen Kemendagri Benny Irwan yang menyebut bahwa ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu belum terdaftar lagi di kementeriannya.

Organisasi sayap PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) pun menyayangkan hal tersebut.

Ketua PP Bamusi, Faozan Amar menjelaskan bahwa pada dasarnya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dijamin oleh UU. Namun demikian, hak tersebut juga harus dipenuhi oleh kewajiban warga negara sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU.

“Dan itu berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/11).

Atas dasar itu, FPI sebagai ormas juga harus memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan untuk bisa menjadi organisasi yang legal di negeri ini. Di mana sejak tahun 2019 hingga saat ini, FPI belum terdaftar di Kemendagri karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi.

“Tanpa itu berarti ilegal dan jika melanggar pemerintah berhak untuk membubarkan,” sambung Faozan Amar.

Menurutnya, Habib Rizieq sebagai pimpinan tertinggi FPI harus memberi teladan dengan menaati aturan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

“Jangan hanya mengkritik saja. Beri contoh yang baik,” ujarnya.

“Mari seimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, agar terwujud keadilan bagi seluruh rakyat,” demikian Faozan Amar.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Karena Penanganan Covid-19 Cenderung Politis
Politik

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Kar..

30 November 2020 18:54
Muhammadiyah Minta Polisi Dan Kemenag Turun Tangan Telusuri Video Adzan 'Hayya 'Alal Jihad'
Politik

Muhammadiyah Minta Polisi Da..

30 November 2020 18:37
Lewat Peraturan Menkeu, Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin Covid-19
Politik

Lewat Peraturan Menkeu, Peme..

30 November 2020 18:35
Tito Kembali Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Warganya Dari Covid-19
Politik

Tito Kembali Ingatkan Kepala..

30 November 2020 18:07
DPR Minta Pemerintah Batalkan Calling Visa Untuk Israel
Politik

DPR Minta Pemerintah Batalka..

30 November 2020 17:29
Antisipasi Banjir, Menko Luhut Gelar Tactical Floor Game Ala Militer
Politik

Antisipasi Banjir, Menko Luh..

30 November 2020 17:18
Haul Di Tangerang Sepelekan Prokes, Fadli Zon Sindir Jokowi Dan Mahfud MD
Politik

Haul Di Tangerang Sepelekan ..

30 November 2020 17:03
Masyarakat Dikejutkan Dengan Video Adzan Seruan Jihad
Politik

Masyarakat Dikejutkan Dengan..

30 November 2020 16:57